Mundur dari Jabatan Wapres, Hak Apa saja yang Diterima Gibran Rakabuming Raka?

HL-News
By
HL-News
5 Min Read
Gibran Rakabuming Raka
Oleh: HL-News

HEADLINNEWS.ID – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai hak yang akan diterimanya apabila benar-benar tidak lagi menjabat. Selain menyangkut kelanjutan karier politik, persoalan ini juga berkaitan dengan fasilitas keuangan dan administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gibran disebut telah menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri masa jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyebut pembicaraan berlangsung sekitar dua setengah jam.

Meski demikian, keinginan untuk mundur tidak serta-merta mengakhiri kedudukan seseorang sebagai wakil presiden. Selama belum ada pemberhentian resmi, Gibran tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai wakil presiden.

Apabila pengunduran diri tersebut kemudian diproses dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan wakil presiden dapat berlaku sesuai ketentuan hukum.

Pensiun Sebesar 100 Persen dari Gaji Pokok Terakhir

Hak mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Artinya, perhitungan pensiun didasarkan pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan selama menjabat. Tunjangan jabatan dan fasilitas lain tidak otomatis menjadi bagian dari besaran pensiun pokok tersebut.

Pengunduran diri atas permintaan sendiri juga memiliki pengaturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Tunjangan dan Fasilitas Setelah Tidak Menjabat

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden yang memenuhi persyaratan juga memiliki hak administratif lainnya.

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri. Negara juga menanggung biaya rumah tangga berupa kebutuhan air, listrik, dan telepon serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat beserta keluarganya.

Fasilitas tempat tinggal turut diatur dalam undang-undang tersebut. Mantan presiden dan wakil presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Sementara itu, Pasal 8 mengatur penyediaan kendaraan milik negara berikut pengemudinya serta staf dari kalangan pegawai negeri untuk membantu kebutuhan administratif.

Pengamanan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya juga menjadi bagian dari pengaturan fasilitas setelah masa jabatan berakhir, dengan mengikuti ketentuan tersendiri.

Dengan demikian, berakhirnya masa jabatan tidak serta-merta membuat seluruh fasilitas administratif yang melekat pada jabatan tersebut hilang tanpa pengaturan. Negara telah menyediakan ketentuan khusus bagi mantan pejabat tertinggi pemerintahan.

Kapan Hak Pensiun Mulai Berlaku?

Hak keuangan setelah masa jabatan berakhir tidak langsung diberikan ketika seorang wakil presiden menyampaikan keinginan untuk mundur.

Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat berlaku.

Artinya, terdapat perbedaan antara pernyataan pengunduran diri, proses pemberhentian, dan mulai berlakunya hak setelah jabatan berakhir.

Hak tersebut juga memiliki batasan. Apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden, pemberian hak tertentu mengikuti ketentuan penghentian yang diatur dalam undang-undang. Hak keluarga yang ditinggalkan, termasuk pensiun janda atau duda, juga mengikuti persyaratan yang berlaku.

Status Pemberhentian Menjadi Penentu

Ketentuan mengenai hak mantan wakil presiden menunjukkan bahwa negara tetap memberikan perlindungan administratif dan keuangan setelah seseorang menyelesaikan masa jabatannya secara hormat.

Namun, ketentuan tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena muncul kabar atau pernyataan mengenai keinginan untuk mundur.

Dalam konteks Gibran Rakabuming Raka, kepastian mengenai hak setelah menjabat baru dapat dibicarakan secara konkret apabila proses pemberhentian benar-benar berlangsung dan status hukumnya telah ditetapkan.

Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya apakah seorang wakil presiden ingin mundur, melainkan bagaimana proses pemberhentiannya ditetapkan dan apa konsekuensi hukum yang mengikutinya.

Editor: HL-News
Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *