PPN Transfer Bank dan E-Wallet Tidak Berubah, Ini Penegasan Menkeu

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
4 Min Read

HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menerbitkan kebijakan baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis atas setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital (e-wallet). PPN tetap dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan perpajakan, bukan berdasarkan nominal uang yang dikirim pengguna.

Penegasan tersebut disampaikan Suahasil menyusul beredarnya informasi bahwa bank dan perusahaan teknologi finansial (fintech) akan mulai memungut pajak digital pada 9 November 2026. Isu itu mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana perluasan pemungutan pajak digital.

Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (3/11/2026), Suahasil membantah adanya kebijakan baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer dana.

“Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil.

Dia menjelaskan, informasi mengenai pajak transfer bank dan dompet digital muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Ketentuan SPP-TDLN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur efektivitas pemungutan PPN atas transaksi layanan maupun produk digital dari luar negeri yang memang termasuk objek pajak.

Suahasil menegaskan, ketentuan tersebut tidak menjadi dasar pemungutan PPN atas nominal transfer uang masyarakat. Sementara itu, perpajakan layanan transfer uang dan dompet digital di dalam negeri tetap mengacu pada PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

“PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer,” ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, objek PPN pada layanan keuangan digital dapat berupa imbalan jasa, seperti biaya administrasi atau jasa perantara transaksi, sepanjang memenuhi persyaratan perpajakan. Nominal uang yang dikirim nasabah tidak otomatis menjadi objek PPN.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan memperluas penerapan pajak digital mulai 9 November 2026. Kebijakan tersebut disebut mencakup aktivitas perdagangan elektronik atau e-commerce serta kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak oleh bank dan perusahaan fintech.

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Dia menyebut seluruh bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech, termasuk Shopee, Lazada, dan GoTo, harus ikut memungut serta menyetorkan pajak.

Hashim juga menyatakan perangkat regulasi pendukung kebijakan tersebut telah disahkan melalui penerbitan peraturan presiden (Perpres) terbaru. Dia mengaitkan perluasan pajak digital dengan upaya meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perbedaan penjelasan antara Hashim dan Menteri Keuangan menjadi titik utama yang perlu diperjelas dalam isu pajak digital ini. Pernyataan Hashim mengenai kewajiban bank dan fintech memungut serta menyetorkan pajak mulai 9 November 2026 tidak dengan sendirinya berarti setiap transaksi transfer uang akan dikenai PPN.

Penjelasan Suahasil membedakan objek pajak berupa imbalan jasa dari nominal dana yang ditransfer. Pembedaan ini penting karena penerapan pajak atas layanan digital tidak identik dengan pengenaan PPN atas seluruh nilai transaksi keuangan.

Namun, data sumber belum memuat penjelasan mengenai rincian Perpres yang disebut Hashim maupun mekanisme teknis kewajiban pemungutan pajak digital yang dimaksud. Karena itu, ruang lingkup kebijakan yang disebut berlaku 9 November 2026 masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai objek dan mekanisme pemungutan pajak.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *