HEADLINNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan pengawasan terintegrasi yang melibatkan KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat daerah untuk mendeteksi potensi korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah. Upaya tersebut dibahas dalam Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pengawasan antarlembaga perlu berjalan bersama untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Kolaborasi itu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di lingkungan pemerintah daerah.
Luthfi menyebut pengawasan perlu dilakukan sejak perencanaan agar potensi penyimpangan dapat diantisipasi sebelum program dilaksanakan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan yang mengangkat tema Deteksi Dini dan Early Warning System Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
Di sisi lain, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono memaparkan sejumlah capaian administrasi dan pengawasan Pemprov Jateng. Pemerintah provinsi itu tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 kali berturut-turut.
Endro juga menyampaikan Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah mencapai 97,58 dengan predikat A. Sementara itu, indeks integritas tercatat 82,85 dengan predikat A, sedangkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai 96,00.
Dalam pelaporan administrasi, tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tercatat 100 persen dari 1.515 wajib lapor. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga mencapai 100 persen dari 47.577 wajib lapor.
Pengawasan terintegrasi yang melibatkan KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat menempatkan pencegahan penyimpangan sebagai bagian dari pengawasan sejak perencanaan program. Namun, capaian administratif seperti opini WTP, indeks reformasi birokrasi, indeks integritas, dan kepatuhan pelaporan belum dengan sendirinya menjelaskan efektivitas pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Data yang disampaikan Pemprov Jateng belum merinci jumlah dugaan penyimpangan yang ditemukan, tindak lanjut hasil pengawasan, maupun kasus yang berhasil dicegah. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai hasil konkret penerapan sistem pengawasan terintegrasi, di luar capaian indeks dan kepatuhan administratif.

