Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap Dugaan Penghapusan Log LIMS

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
3 Min Read

HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026, sebelum penyidik mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk serta memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, nomor telepon yang diduga menjadi sasaran dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi. Menurut penyidik, penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.&

Dugaan penghapusan data terjadi sekitar Oktober 2026. Seorang petugas yang mengetahui peristiwa itu kemudian melapor, hingga laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.

Perkara tersebut berujung pada penetapan tiga tersangka, yakni Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal yang salah satu sasarannya adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan. Bareskrim menyatakan proses penyidikan masih berlangsung.

Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan ilegal, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses tanpa hak ke sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik.

Ancaman pidana yang disebut dalam paparan penyidik berbeda menurut pasal yang diterapkan: maksimal 10 tahun untuk Pasal 258 KUHP, enam tahun untuk Pasal 332 KUHP, dan delapan tahun untuk ketentuan UU ITE tersebut.

Ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri. Penetapan tersangka tersebut belum merupakan putusan pengadilan, sehingga dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Perkara ini memiliki dua fokus pembuktian: dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur yang sah dan dugaan penghapusan data elektronik setelah aktivitas tersebut berlangsung. Pemeriksaan perangkat digital dan keterangan saksi menjadi bagian dari proses penyidikan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Namun, data yang tersedia belum menguraikan hasil pemeriksaan forensik digital maupun peran spesifik setiap tersangka dalam dugaan penyadapan dan penghapusan data. Karena itu, pemberitaan lanjutan perlu membedakan secara tegas keterangan penyidik, bukti yang telah diumumkan, dan fakta yang nantinya terbukti dalam proses hukum.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *