HEADLINNEWS.ID – JAKARTA – Tindakan anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pondok pesantren di Sukoharjo mendapatkan respons negatif dari masyarakat, diduga terjadi proses pemeriksaan yang tidak semestinya. Saat itu, polisi masuk ke dalam pondok yang dihuni para santri perempuan, ketika dini hari saat penghuninya sedang istirahat malam hari.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tindak lanjut penyelidikan merupakan atas hasil keluhan dan kritik masyarakat.
“Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak, santriwati dan para pengasuh,” pernyataan tertulis resmi yang diterima pada Senin (2/11).
Kejadian penggeledahan yang menyita perhatian publik ini ditindak lanjuti Polri dengan memeriksa empat orang personil dan status mereka sementara waktu ini telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Empat personil yang akan diperiksa yakni AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, IPTU AS selaku Kasat Reserse, IPDA FA selaku Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku Kanit PPA.
Pemeriksaan pada proses buntut dugaan dalam penggeledahan di pondok pesantren itu, Polri akan memastikan pelanggaran etik yang diduga dilakukan di lapangan.
“Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional,” lanjut dalam keterangan tertulis itu.
Dalam keterangan resmi Polri, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

