HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah pernah meminta platform digital membatasi konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara riset Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia mencatat 66 dari 73 upaya moderasi konten kritik warga pada April–Agustus 2026 dilakukan atas permintaan kementerian tersebut.
Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi menegaskan pihaknya tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi maupun menurunkan konten terkait karhutla. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Safriansyah mengatakan dugaan penurunan jangkauan atau penghapusan konten perlu ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada platform terkait. Komdigi membantah terlibat dalam pembatasan konten karhutla yang belakangan menjadi perbincangan.
Di sisi lain, riset Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia yang diinisiasi SAFEnet dan Remotivi mencatat 73 upaya moderasi terhadap konten kritik warga yang dinilai sah selama April–Agustus 2026. Sebanyak 90,4 persen atau 66 kasus di antaranya disebut didasarkan pada permintaan Komdigi, sedangkan kasus lainnya berkaitan dengan pedoman komunitas platform.
Dalam riset tersebut, platform X mencatat proporsi moderasi terbesar dengan 74 persen, disusul Instagram sebesar 12,3 persen dan Threads sebesar 9,6 persen. Data itu menjadi salah satu rujukan dalam perdebatan mengenai dugaan pembatasan konten kritik di ruang digital.
Polemik juga mencuat setelah tangkapan layar percakapan akun chatbot Meta AI di Threads beredar. Dalam percakapan itu, akun terverifikasi @meta.ai menanggapi pertanyaan pengguna mengenai klarifikasi Komdigi dan menyebut pernyataan kementerian tersebut bertentangan dengan jejak digital.
Chatbot itu merujuk pada riset SAFEnet dan Remotivi serta pemberitahuan yang muncul pada layar pembatasan akun Instagram. Salah satu pesan yang dikutip berbunyi, “Account not available in Indonesia. This is because we complied with a legal request from KOMDIGI to restrict this content.”
Namun, jawaban chatbot Meta AI di Threads tidak dapat diperlakukan sebagai pernyataan resmi perusahaan Meta. Data riset mengenai moderasi konten dan pemberitahuan pembatasan akun juga perlu dibedakan dari bukti bahwa permintaan tertentu secara khusus ditujukan terhadap konten karhutla.
Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo turut membantah anggapan bahwa pemerintah membatasi unggahan kritik mengenai karhutla. Ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik.
Perbedaan antara bantahan Komdigi dan temuan riset SAFEnet–Remotivi menyisakan pertanyaan mengenai dasar serta jenis permintaan moderasi yang tercatat. Data 66 kasus yang dikaitkan dengan permintaan Komdigi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus tersebut menyangkut konten karhutla.
Pemberitahuan Instagram mengenai permintaan hukum Komdigi juga perlu ditelusuri berdasarkan kasus dan konten yang dibatasi. Tanpa rincian yang menghubungkan pemberitahuan tersebut dengan unggahan karhutla, kesimpulan mengenai adanya permintaan khusus untuk membatasi konten tersebut belum dapat ditarik dari informasi yang tersedia.

