Lahan Kritis 12,7 Juta Hektare untuk Sawit, Data Lokasi Dipertanyakan

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
10 Min Read
Wacana pemanfaatan 12,7 juta hektare lahan kritis untuk perkebunan sawit demi memenuhi kebutuhan biodiesel B50 dan B100 memicu pertanyaan mengenai lokasi, status kawasan, serta dampak ekologis lahan yang akan digunakan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan tersebut dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 7 Oktober 2026.

HEADLINNEWS.ID – Hashim menyebut lahan yang dimaksud merupakan hutan terdegradasi atau rusak, bukan hutan primer. Namun, ia tidak merinci lokasi, status hukum kawasan, maupun mekanisme pemanfaatan lahan tersebut untuk perkebunan sawit.

β€œYang B50, B100 itu kita menuju ke swasembada energi dari biofuel, kita mau pakai dari tanah, dari hutan degradasi, hutan rusak. Bukan hutan primer,” kata Hashim dalam acara tersebut.

Wacana itu memunculkan kekhawatiran kalangan lingkungan karena lahan yang kehilangan tutupan vegetasi belum tentu kehilangan fungsi ekologisnya. Kejelasan mengenai batas kawasan, kondisi lahan, dan status kepemilikannya menjadi persoalan yang perlu dijawab sebelum pemanfaatan lahan tersebut dibicarakan lebih jauh.

Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, meminta pemerintah membuka data lahan yang disebut mencapai 12,7 juta hektare tersebut. Menurut dia, ketiadaan informasi terperinci berisiko menimbulkan penafsiran bahwa lahan yang harus disiapkan untuk program biodiesel dapat dicari melalui pembukaan kawasan hutan yang masih produktif.

β€œJangan sampai itu dianggap menjadi perintah. Karena tidak ada 12 juta hektare lahan, kemudian timnya mencari… kemudian mereka mengkonversi hutan-hutan yang masih produktif,” ujar Putra.

Ia menilai informasi yang perlu dibuka mencakup peta persebaran lahan dan statusnya, termasuk apakah lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan atau wilayah adat. Status terdegradasi, menurut Putra, tidak otomatis berarti lahan itu kosong atau tidak lagi memiliki fungsi ekologis.

Putra mencontohkan ekosistem gambut yang tetap dapat menyimpan cadangan karbon meskipun kondisinya telah mengalami degradasi. Karena itu, ia meminta Hashim menjelaskan secara terbuka lokasi lahan yang dimaksud sebelum wacana pemanfaatannya berkembang menjadi kebijakan.

β€œKami mendesak agar Hashim membuka data 12 juta hektare lahan yang masih terdegradasi itu di mana,” katanya.

Data Kementerian Kehutanan yang dirujuk dalam perdebatan ini berasal dari periode 2022. Statistik tersebut mencatat lahan kritis yang tersebar di 33 provinsi, tetapi tidak merinci seluruh lokasi persebarannya secara geografis dalam informasi yang disampaikan.

Dalam data itu, Kepulauan Riau tercatat memiliki lahan kritis seluas 829.555,68 hektare. Berikutnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 819.682,42 hektare, Papua Barat 777.941,94 hektare, Jawa Barat 743.783,80 hektare, dan Papua 707.168,67 hektare.

Empat provinsi di Kalimantan secara keseluruhan tercatat memiliki sekitar 2,4 juta hektare lahan kritis. Namun, angka agregat tersebut belum menjawab secara terperinci lokasi dan status kawasan yang dapat dipertimbangkan untuk program pemanfaatan lahan.

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga belum memberikan penjelasan dalam bahan sumber ini. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi telah dihubungi, tetapi belum memberikan tanggapan.

Angka 12,7 juta hektare yang disebut Hashim sebelumnya juga muncul dalam pembahasan mengenai rehabilitasi hutan. Pada 11 November 2024, ketika berbicara di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Para Pihak ke-29 atau COP29 di Baku, Azerbaijan, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya menyetujui program reboisasi besar-besaran di lahan seluas tersebut.

Saat itu, Hashim menjelaskan bahwa penghijauan akan menyasar lahan kehutanan yang mengalami degradasi parah, termasuk kawasan yang gundul akibat kebakaran hutan. Ia juga menyebut pendanaan program tidak hanya akan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi juga pihak lain.

Pada Februari 2026, Hashim kembali membicarakan angka yang sama dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta. Ia menyatakan bahwa komitmen reboisasi Presiden Prabowo bukan sekadar omong kosong.

Perubahan konteks dari reboisasi menjadi wacana pemanfaatan lahan untuk perkebunan sawit menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan. Kedua penggunaan lahan tersebut tidak dapat dianggap sama tanpa informasi mengenai lokasi, kondisi ekologis, dan status hukum kawasan yang dimaksud.

Persoalan serupa muncul dalam perdebatan mengenai proyek pangan di Papua Selatan. Dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 1 Desember 2024, Hashim menyatakan bahwa kawasan food estate di Papua Selatan dimulai dengan 60 persen lahan kosong.

Putra Saptian menilai pembukaan lahan di wilayah tersebut perlu memperhitungkan fungsi ekosistem lahan basah dan hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya. Persoalan alih fungsi lahan Papua Selatan juga masuk ke ranah hukum setelah organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat menggugat keputusan pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Gugatan tersebut meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025. Keputusan itu disebut mengubah 486.939 hektare hutan adat menjadi kawasan bukan hutan untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Dalam isu yang lebih luas, peneliti Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, mengaitkan kebakaran hutan dan lahan berulang dengan persoalan struktural. Ia menyinggung kebakaran di Kalimantan Timur pada 1982–1983 yang membakar tiga juta hektare hutan.

Sri juga menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran. Sementara itu, riset Pantau Gambut untuk periode karhutla 2015–2025 mencatat sekitar 54 persen lahan dan hutan yang terbakar kemudian menjadi perkebunan sawit.

Persoalan utama dalam wacana pemanfaatan 12,7 juta hektare lahan kritis bukan hanya ketersediaan lahan, melainkan kejelasan mengenai kondisi dan status kawasan yang akan digunakan. Data luas lahan kritis secara nasional belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh area tersebut layak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Perbedaan antara lahan terdegradasi dan lahan yang dapat dikonversi menjadi penting karena sebagian kawasan yang mengalami kerusakan masih memiliki fungsi ekologis. Contoh ekosistem gambut yang disampaikan Pantau Gambut memperlihatkan bahwa kehilangan tutupan vegetasi tidak otomatis menghapus fungsi penyimpanan karbon.

Konteks tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan rehabilitasi hutan. Jika lahan yang disebut kritis ternyata berada di kawasan hutan dan masih memiliki fungsi ekologis, penggunaannya untuk perkebunan sawit memerlukan penjelasan mengenai dasar hukum dan tujuan pengelolaannya. Pernyataan mengenai pemanfaatan lahan terdegradasi belum cukup untuk memastikan bahwa alih fungsi yang direncanakan tidak menyasar kawasan yang semestinya direhabilitasi.

Dari sisi produksi, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Hero Marhaento menilai kebutuhan sawit untuk pasar domestik, ekspor, dan biodiesel dapat dipenuhi tanpa pembukaan lahan baru apabila produktivitas kebun ditingkatkan. Dalam kajian yang dirilis bersama WWF pada 2023, ia menyebut produktivitas sawit Indonesia masih berada di bawah potensi genetik komoditas tersebut.

Produktivitas kebun rakyat tercatat rata-rata 3,43 ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) per hektare per tahun. Angka untuk perkebunan besar negara mencapai 4,7 ton CPO per hektare per tahun, sedangkan perkebunan besar swasta mencapai 4,2 ton.

Hero mengaitkan rendahnya produktivitas dengan sejumlah persoalan, antara lain lambatnya peremajaan tanaman tua, keterbatasan tenaga kerja, pengelolaan nutrisi yang kurang tepat, kesehatan tanah yang belum optimal, serta serangan hama dan penyakit. Ia juga menyoroti temuan 3,2 juta hektare kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan dan area hak guna usaha perusahaan yang terlantar akibat konflik lahan.

Dalam konteks tersebut, pembukaan lahan baru bukan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk meningkatkan produksi sawit. Namun, peningkatan produktivitas membutuhkan penanganan persoalan kebun yang sudah ada, termasuk peremajaan, pengelolaan lahan, dan penyelesaian konflik.

Kebutuhan bahan baku biodiesel juga membawa konsekuensi ekonomi dan lingkungan yang perlu diperhitungkan. Juru Kampanye Satya Bumi Riezcy Cecilia menyatakan penerapan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare.

Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai pencampuran CPO dalam biodiesel dapat mengurangi impor solar dan meningkatkan konsumsi produk sawit di dalam negeri. Namun, ia mengingatkan bahwa biaya campuran biodiesel dapat meningkatkan beban subsidi, terutama ketika harga minyak global naik.

Fabby juga menilai dampak iklim penerapan B50 berada pada tingkat rendah hingga menengah karena bahan bakunya tetap bergantung pada CPO. Selain itu, ia menyebut penggunaan B50 cenderung meningkatkan penyerapan air dan konsumsi bahan bakar, terutama pada kendaraan berat di industri pertambangan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pemanfaatan lahan kritis untuk sawit berkaitan dengan dua kebutuhan yang harus dinilai secara bersamaan: pasokan bahan baku energi dan perlindungan fungsi ekologis kawasan. Kejelasan data lokasi, status lahan, serta pilihan untuk meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada menjadi informasi penting untuk menilai konsekuensi kebijakan tersebut.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *