HEADLINNEWS.ID – Gerakan Jalan Lurus (GJL) menyatakan dukungan terhadap pergantian Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto dan rotasi sejumlah Kapolda serta pejabat strategis Polri dalam waktu singkat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum GJL Riyanta sebagai respons atas perombakan di tubuh Polri.
GJL menilai langkah tersebut mutlak diperlukan sebagai bagian dari pembersihan internal. Menurut organisasi itu, pembersihan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, berwibawa, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Riyanta menyebut Presiden harus berada di garda terdepan dalam menjalankan konstitusi. Negara, kata dia, harus hadir untuk menjamin kepastian hukum, kepastian usaha, dan rasa aman masyarakat.
GJL juga meminta penghentian praktik ilegal dan korupsi, kolusi, nepotisme yang dinilai merusak tujuan berbangsa dan bernegara. Praktik tersebut disebut menghambat pembangunan.
Organisasi itu menginstruksikan anggotanya di seluruh daerah menjadi agen pembangunan dan agen perubahan. Anggota diminta melawan penyimpangan, termasuk mafia peradilan, mafia tanah, mafia tambang, mafia bahan bakar minyak, premanisme, serta kejahatan oknum penagih utang dan praktik KKN.
GJL mendorong Presiden mengoptimalkan peran intelijen dan memaksimalkan penggunaan informasi intelijen. Masyarakat diminta membantu dan menjadi bagian dari jaringan informasi tersebut.
Selain itu, GJL meminta anggotanya berperan sebagai penjaga dan pengawas di lapangan. Mereka diminta merekam setiap dugaan penyimpangan seperti pemerasan dan pungutan liar, menyebarkannya, serta melapor kepada pihak berwenang.
Pernyataan GJL menempatkan pergantian Kapolri dan rotasi Kapolda dalam bingkai pembersihan institusi. Dukungan itu mengaitkan perombakan jabatan dengan agenda kepastian hukum, kepastian usaha, dan rasa aman. Instruksi kepada anggota untuk merekam dan memviralkan dugaan pungli menandakan strategi pengawasan dari bawah yang bertumpu pada dokumentasi dan pelaporan ke aparat berwenang.
