HEADLINNEWS.ID – SEMARANG – Pemerintah berencana mengembangkan energi panas bumi alias geothermal di berbagai wilayah, salah satunya di Jawa Tengah. Sayangnya, muncul penolakan yang datang dari masyarakat, dipicu kekhawatiran terhadap kelangsungan wilayah di sekitar lokasi pengembangan proyek tersebut.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar menjelaskan bahwa seluruh proses dan perencanaan akan melibatkan masyarakat. Sehingga, segala aspek dan potensi permasalahan tidak akan merugikan dan telah diperhitungkan untuk mengantisipasi ancaman terburuk.
“Kewenangan masalah eksploitasi berada di pemerintah pusat. Masyarakat tidak akan dirugikan jika tidak melanggar tata ruang, tidak berdampak pada lingkungan, dan memberi manfaat bagi sekitarnya,” ucap dia, Senin (28/9).
Di dalam prosesnya, kebijakan yang berkaitan dengan persoalan, kata dia, jika melibatkan masyarakat berbagai usulan juga dapat memudahkan pada perencanaan.
“Tentu, kebijakan pemerintah akan kita kaji prinsipnya juga harus melibatkan masyarakat. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat juga dapat memberikan usulan-usulan yang diperlukan untuk perencanaan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai rencana di masa depan,” jelas Aspemkesra Pemprov Jateng itu.
Meski begitu, langkah serta proses juga saat ini terus diupayakan sejumlah pihak di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Setiap proses, ke depannya akan ada keterlibatan masyarakat dan telah disetujui pemerintah pusat.
“Langkah yang sejauh ini termasuk dari DPRD juga sudah bertemu dengan Kementerian ESDM. Dari pemerintah juga setuju, akan ada keterlibatan masyarakat di proses perencanaan,” ucap Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda tersebut.
Masukan dari masyarakat diharapkan akan berguna dalam seluruh proses pengembangan rencana yang terus berlanjut sebagai bagian dari keinginan pemerintah untuk kepentingan infrastruktur strategis.
“Usulan masyarakat kami tampung untuk menjadi bagian tahapan yang akan sangat penting bagi pengembangan yang disiapkan pemerintah pusat. Karena itu, kita berhati-hati dan berusaha menghindari benturan yang berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat,” jelas Iwanuddin Iskandar.
