HEADLINNEWS.ID – SEMARANG, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah tak hanya berperan sebagai penjaga harmoni umat, melainkan turut menjawab persoalan sosial, menjaga stabilitas daerah, hingga menggerakkan ekonomi masyarakat. MUI ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah demi terciptanya pembangunan yang aman, guyub, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi seusai menghadiri pengukuhan Pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2026–2031 di Gradhika Bhakti Praja, Senin, 26 Agustus 2026.
Bagi Luthfi, pergantian kepengurusan MUI bukan sekadar perubahan personel. Momentum ini harus menjadi penanda keberlanjutan pengabdian ulama sekaligus memperkuat persatuan umat di tengah beragam tantangan masyarakat.
“MUI adalah partner collaborative government dalam rangka menjadi cooling system permasalahan-permasalahan di wilayah kita, sehingga tercipta situasi aman sebagai syarat kesejahteraan masyarakat,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan pemerintah tidak dapat membangun Jawa Tengah seorang diri. Kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, ulama, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, dunia usaha, hingga media menjadi pilar penting pembangunan. Atas hal itu, Luthfi mengapresiasi langkah MUI Jateng yang telah membangun jejaring kerja sama dengan berbagai elemen, antara lain perguruan tinggi, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah, dan media massa.
“Aspek persatuan ini yang harus dikedepankan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang terjalin itu menjadi bagian integral dan kebanggaan bersama dalam membangun wilayah,” tambahnya.
Luthfi menilai peran MUI semakin krusial saat ini, lantaran pembangunan tidak lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari terciptanya ketenteraman sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum MUI Pusat, M. Anwar Iskandar, menyatakan MUI memikul dua peran utama, yaitu pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks, mencakup persoalan ekonomi, stabilitas, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi antara ulama dan umaro menjadi kekuatan penting untuk menjaga persatuan dan menjawab berbagai persoalan bangsa.
“Bagaimana mewujudkan sinergitas bersama untuk menjaga NKRI dengan baik, menyejahterakan masyarakat, dan menjaga agama supaya baik. Hubungan ini tercermin baik di Jawa Tengah,” tuturnya.
Anwar juga secara khusus mendorong MUI Jateng dan lingkungan pondok pesantren untuk memperkuat kaderisasi ulama perempuan. Jawa Tengah dinilai memiliki potensi besar melahirkan lebih banyak ulama perempuan yang dapat berkiprah dalam organisasi dan kehidupan keumatan.
“Kami menantikan lebih banyak ulama perempuan lahir di Jawa Tengah dan ikut berkiprah di Majelis Ulama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng, Noor Achmad, menegaskan kepengurusan periode 2026–2031 akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus dilanjutkan, mencakup program pemberdayaan ekonomi umat maupun syiar keagamaan. Salah satu fokus utama yang akan diperkuat adalah pengembangan potensi ekonomi umat agar memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Kami mencoba untuk bersama Gubernur, bagaimana membangkitkan ekonomi umat terutama ekonomi masyarakat Islam. Sudah ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, rektor, dan media massa,” kata Noor.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, MUI Jateng diharapkan tidak berhenti pada fungsi keagamaan semata, melainkan hadir sebagai jembatan antara kepentingan umat, pemerintah, dunia pendidikan, ekonomi, dan masyarakat luas. Kolaborasi ini menjadi kunci agar nilai-nilai keagamaan tidak hanya berhenti di ruang dakwah, tetapi diterjemahkan menjadi kekuatan sosial untuk menjaga persatuan, meredam persoalan di tengah masyarakat, dan mendorong kesejahteraan Jawa Tengah.
