HEADLINNEWS.ID – SEMARANG, Percepatan transformasi digital pemerintahan di Jawa Tengah harus diiringi penguatan keamanan data dan sistem siber secara menyeluruh, guna mencegah pembobolan, intervensi, maupun kerusakan informasi strategis milik pemerintah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital di Gedung Gradika Bhakti Praja, Selasa (21/7).
Sumarno hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Ia menegaskan, meskipun digitalisasi membawa kemudahan pelayanan, ancaman terhadap sistem elektronik sering kali tidak terdeteksi dini, berbeda dengan sistem manual.
“Data pemerintahan sangat berharga. Jangan sampai data yang dikelola dirusak, diintervensi, atau dibobol pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan siber menjadi prioritas utama; patroli dan pengamanan sistem harus berjalan terus-menerus,” ujarnya.
Transformasi digital disebut sebagai kebutuhan mendasar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien. Selain itu, sistem digital juga memperbaiki tata kelola mulai dari pengelolaan keuangan hingga aset, karena setiap transaksi tercatat secara terperinci sehingga mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto menyatakan rapat ini bertujuan memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, sejumlah daerah telah meraih predikat memuaskan dalam penerapan SPBE, yaitu Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Surakarta, serta Kabupaten Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang. Namun masih ada daerah lain yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola digitalnya.
“Daerah yang sudah unggul diharapkan berbagi pengalaman dan praktik terbaik bagi daerah yang masih tertinggal. Kita ingin capaian pemerintahan digital yang baik bisa merata di seluruh Jawa Tengah,” jelas Lilik.
Rapat ini juga menghasilkan komitmen bersama antarinstansi untuk memperkuat sinergi, sehingga layanan publik berbasis digital di seluruh Jawa Tengah nantinya dapat berjalan lebih aman, merata, transparan, dan akuntabel.
