HEADLINNEWS.ID – DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan pada 2026. Namun, percepatan tersebut diminta tidak mengabaikan kualitas pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Nur Saadah, menegaskan pembangunan jalan tidak boleh dilakukan sekadar mengejar target, melainkan harus memenuhi standar teknis dan dikerjakan secara profesional.
“Jangan asal-asalan. Tidak sekadar tambal sulam. Harus dikerjakan secara profesional,” tegas Nur Saadah, baru-baru ini, menanggapi dinamika aksi protes warga Blora terkait kerusakan ruas Jalan Randublatung-Cepu.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang, hingga mobilitas warga. Kerusakan jalan yang berkepanjangan tidak hanya menghambat arus transportasi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah menyiapkan kebutuhan anggaran tahun 2026 untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus mengingat kebutuhan penanganan jalan di wilayah tersebut dinilai cukup mendesak.
Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemantapan jalan provinsi sebenarnya telah mencapai sekitar 90 persen pada 2025. Namun, kondisi cuaca ekstrem dan berbagai bencana yang terjadi belakangan ini menyebabkan sejumlah ruas jalan kembali mengalami kerusakan.
Nur Saadah menjelaskan, faktor cuaca dan tingginya beban kendaraan menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kualitas jalan di berbagai daerah di Jawa Tengah.
“Kerusakan jalan itu dipicu faktor cuaca dan beban berat kendaraan, yang hari ini menjadi permasalahan serius di Jateng,” ujarnya.
Selain persoalan teknis, pembangunan infrastruktur juga menghadapi tantangan dari sisi pendanaan. Menurut Nur Saadah, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai proyek pembangunan.
Meski demikian, DPRD Jateng menilai peningkatan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas karena menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan kualitas jalan yang semakin baik, akses masyarakat terhadap pusat perdagangan, pendidikan, layanan kesehatan hingga sektor pariwisata diharapkan dapat semakin meningkat.
Karena itu, DPRD Jateng mendorong agar pembangunan jalan pada 2026 tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang kuat, aman, dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
