HEADLINNEWS.ID – Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) membawa dampak nyata bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wonogiri.
Tahun 2026 ini, sejumlah ruas jalan provinsi yang menjadi jalur urung perekonomian menuju Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi masuk daftar prioritas pembangunan, dengan alokasi anggaran yang melonjak tajam dari rencana awal.
Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, semula anggaran pembangunan jalan provinsi di Wonogiri hanya ditetapkan sebesar Rp 9,4 miliar.
Namun, berkat kebijakan tambahan alokasi dana melalui Perkada, nilai tersebut meningkat menjadi Rp 42 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 200 miliar yang disiapkan untuk seluruh wilayah Jawa Tengah.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa dana senilai Rp 42 miliar tersebut akan dialokasikan untuk enam paket pekerjaan di berbagai ruas jalan strategis.
Penyampaian itu disampaikannya usai meninjau langsung kondisi ruas jalan Ngadirojo–Giriwoyo di Wonogiri, Senin (15/6/2026), didampingi Kepala Dinas DPUPR Wonogiri, Prihadi Ariyanto.
Beberapa ruas utama yang akan dibangun meliputi:
Ruas Ngadirojo–Biting (batas Jawa Timur), sepanjang 40 kilometer yang terhubung langsung ke jalan utama Ponorogo.
Ruas Ngadirojo–Giriwoyo sepanjang 37 kilometer, dengan pekerjaan betonisasi dan pengaspalan dua lapis di dua titik, serta berfungsi sebagai penghubung ke jalan nasional Pacitan.
Ruas Wonogiri–Manyaran–Blimbing yang menjadi akses utama menuju Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pembangunan ini menjadi sangat mendesak mengingat penurunan kualitas jalan yang cukup drastis di wilayah ini. Tingkat kemantaban jalan provinsi di Wonogiri yang sebelumnya mencapai 92 persen, pada tahun 2026 ini turun tajam menjadi hanya 68 persen.
Penyebab utamanya adalah usia jalan yang sudah tua, beban lalu lintas yang padat, curah hujan tinggi pada awal tahun, serta kondisi tanah yang labil dan rawan longsor.
Pekerjaan konstruksi dijadwalkan akan dimulai pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 mendatang. Henggar menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas infrastruktur. “Bapak Gubernur ingin pembangunan jalan provinsi digenjot. Harapannya, jalan yang lebih baik bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna sekaligus mendukung aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Pihak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyambut baik kebijakan tersebut. Kepala Dinas DPUPR Wonogiri, Prihadi Ariyanto, mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus yang diberikan. Ia berharap pembangunan berjalan lancar dan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga serta memperlancar arus perdagangan antarwilayah.
“Nanti setelah selesai, manfaatnya akan terasa langsung bagi ekonomi warga, dan tentunya kami mengajak semua pihak untuk turut menjaga dan merawat fasilitas ini bersama-sama,” tambahnya.
Harapan yang sama juga dirasakan masyarakat setempat. Surya, warga Kecamatan Ngadirojo, mengaku sangat gembira mendengar rencana pembangunan tersebut.
Selama ini, ia dan warga lainnya kerap mengalami kesulitan akibat kondisi jalan Ngadirojo–Giriwoyo yang banyak berlubang dan bergelombang. Bahkan, kerusakan jalan tersebut sering menyebabkan ban kendaraan bermotor bocor hingga merugikan pengguna jalan.
“Kami sangat berterima kasih. Kasihan banyak warga yang lewat di sini, sering sekali ban motor bocor karena terperosok lubang yang dalam. Kalau sudah dibangun, kami berharap kondisinya lebih awet dan aman untuk dilalui setiap hari,” ungkap Surya dengan penuh harap.
