Ekonom: BBM Naik, Bansos Tunai Harus Tepat Sasaran

Headlinnews.id – Keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax lebih dari 30 persen dinilai sebagai langkah berat yang sulit dihindari di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan biaya impor energi.

Namun, kebijakan tersebut perlu segera diimbangi dengan bantuan sosial tunai yang cepat dan tepat sasaran agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi kombinasi tekanan yang tidak sederhana, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, hingga kebutuhan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini adalah pil pahit yang memang harus diambil. Dalam situasi normal tentu tidak ada pemerintah yang ingin menaikkan harga Pertamax. Namun ketika ruang fiskal semakin terbatas dan biaya subsidi terus membengkak, maka penyesuaian menjadi pilihan yang sulit tetapi perlu dilakukan,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah perlu segera menyiapkan bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelas menengah bawah dinilai menjadi pihak yang paling berisiko menanggung dampak berantai dari kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.   

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut. Bantuan tunai harus segera disalurkan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi rumah tangga tidak mengalami tekanan yang terlalu dalam,” katanya.

Fakhrul menjelaskan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelompok pengeluaran transportasi berkontribusi sekitar 10 hingga 15 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Di dalam kelompok tersebut, bahan bakar minyak menjadi salah satu komponen terbesar yang berpotensi memicu kenaikan biaya hidup.

Karena itu, kecepatan penyaluran bantuan menjadi faktor krusial. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin kecil risiko perlambatan konsumsi yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menilai pemerintah memiliki modal yang jauh lebih baik dibandingkan satu dekade lalu untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Digitalisasi layanan publik, integrasi data kependudukan, sistem perbankan, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) memungkinkan proses identifikasi penerima bantuan dilakukan lebih akurat. 

“Kita sudah memasuki era ketika teknologi dapat digunakan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Integrasi data digital dan pemanfaatan AI memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar terdampak sehingga potensi salah sasaran bisa ditekan,” ujarnya.

Memperkuat Efisiensi Program Prioritas

Selain perlindungan sosial, Fakhrul menilai kenaikan harga Pertamax perlu menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal yang lebih luas. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan memperkuat efisiensi program-program prioritas.

Menurutnya, pasar akan melihat apakah kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktural yang berkelanjutan atau sekadar langkah jangka pendek untuk meredam tekanan fiskal.

Ia secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program-program belanja besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tujuan sosial tetap tercapai dengan tata kelola yang lebih efisien.

“Fokusnya bukan mengurangi tujuan program, melainkan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Optimalisasi rantai pasok, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan tata kelola dapat menciptakan ruang fiskal yang signifikan tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, penyesuaian harga energi dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi apabila dibarengi dengan kebijakan pendukung yang tepat.

Berkurangnya tekanan subsidi energi dan meningkatnya disiplin fiskal dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Fakhrul, persepsi pasar terhadap kesehatan fiskal memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kemampuan mengendalikan risiko fiskal dan menjaga keberlanjutan APBN, tekanan terhadap rupiah berpotensi berkurang secara bertahap.

“Fiskal yang lebih sehat pada akhirnya akan menjadi salah satu penopang stabilitas rupiah. Pasar tidak hanya melihat kebijakan moneter, tetapi juga keyakinan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali dan berkelanjutan,” ujarnya.

Fakhrul Fulvian menegaskan keberhasilan kebijakan kenaikan harga BBM tidak hanya diukur dari berkurangnya beban subsidi, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat selama masa transisi.

Menurutnya, disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara harus berjalan secara bersamaan agar Indonesia memperoleh manfaat jangka panjang berupa APBN yang lebih sehat, stabilitas ekonomi yang lebih kuat, serta fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. 

“Yang terpenting adalah memastikan beban penyesuaian tidak jatuh sepenuhnya kepada masyarakat. Jika keseimbangan itu dapat dijaga, Indonesia tidak hanya mendapatkan fiskal yang lebih kuat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas ke depan,” kata Fakhrul.