HEADLINNEWS.ID – Peningkatan kualitas layanan panti sosial di Jawa Tengah terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lembaga legislatif itu mendorong agar pengelolaan panti tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mampu membangun kemandirian dan memulihkan fungsi sosial para penerima manfaat.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Arif Wahyudi, menilai penguatan layanan sosial perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kualitas panti sosial ditentukan tidak hanya oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh sistem pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, serta pola pembinaan yang diberikan kepada para penghuni.
Ia mengatakan, berbagai pengalaman dan praktik yang diterapkan di daerah lain dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di Jawa Tengah. Pendekatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dinilai penting untuk terus diperkuat.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar tempat penampungan, melainkan layanan yang mampu mengembalikan kepercayaan diri dan kemandirian para penerima manfaat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut dalam kunjunag kerjanya ke DIY beberapa waktu lalu.

Arif menjelaskan, Jawa Tengah memiliki sejumlah unit panti sosial yang melayani berbagai kelompok masyarakat rentan, mulai dari anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga kelompok yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Karena itu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan agar manfaat yang dirasakan masyarakat semakin optimal.
Menurutnya, keberadaan panti sosial harus mampu menjadi ruang pembinaan yang memberikan harapan baru bagi para penghuninya. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, hingga pengembangan program-program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penerima manfaat.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi E DPRD Jawa Tengah akan terus mendorong pembenahan layanan sosial agar berjalan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM, penguatan manajemen, serta penyempurnaan sarana pendukung menjadi beberapa aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian.
“Pelayanan sosial yang baik harus mampu menghasilkan penerima manfaat yang lebih mandiri dan siap kembali berperan di tengah masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama yang perlu terus kita dorong,” tegasnya.

