HEADLINNEWS.ID – Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi mulai terjadi pada Juni 2026, DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan air. Salah satu upaya yang dinilai mendesak adalah mengoptimalkan fungsi embung di berbagai daerah agar mampu menopang kebutuhan irigasi dan air bersih masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Nur Saadah, mengatakan langkah mitigasi yang terintegrasi perlu dilakukan sejak dini untuk mencegah terjadinya krisis air bersih sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang sudah tersedia harus menjadi prioritas.
Ia menekankan agar embung-embung yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah tetap berfungsi optimal dan terbebas dari masalah pendangkalan yang dapat mengurangi daya tampung air saat musim kemarau.
“Keberadaan embung akan membantu menggenjot produktivitas pangan, terutama padi, guna mencapai target swasembada pangan. Apalagi, target produksi padi Jateng pada 2026 ini cukup besar yakni mencapai 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG),” ujar Nur Saadah saat berada di Pekalongan, baru-baru ini.
Menurutnya, ketahanan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Gangguan pasokan air selama musim kemarau dapat berdampak pada penurunan hasil panen dan berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan pangan.
Meski sepanjang 2025 hingga awal 2026 telah dibangun sedikitnya 12 embung baru, Nur Saadah menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memetakan wilayah-wilayah yang masih rawan kekurangan air dan merencanakan pembangunan embung baru secara lebih strategis.
Selain kebutuhan pertanian, DPRD Jateng juga meminta pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat tidak terganggu selama musim kemarau.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan cadangan air bersih sebanyak 123 juta liter.
“Pada 2026 ini, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak dan air bersih tersebut sudah siap untuk didistribusikan,” kata Bergas.
Ia menjelaskan karakteristik musim kemarau tahun ini diperkirakan hampir serupa dengan kondisi pada 2024 lalu. Saat itu, BPBD bersama berbagai pihak berhasil menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak.
Meski sarana distribusi telah dipetakan, BPBD masih melakukan pengkajian terkait biaya operasional distribusi menyusul adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
“Terkait distribusi air bersih, alat distribusinya sudah dipetakan. Namun, saat ini kami masih melakukan kajian dan perhitungan terkait biaya distribusi, mengingat adanya penyesuaian kenaikan harga BBM nonsubsidi,” tambahnya.
Upaya antisipasi dampak musim kemarau tersebut juga mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Dengan langkah mitigasi yang dilakukan sejak awal, diharapkan ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu kebutuhan air bersih dan produktivitas pertanian di Jawa Tengah dapat diminimalkan.
