HEADLINNEWS.ID, SEMARANG – Menanggapi ancaman meluasnya pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, dan judi online yang makin sulit dipantau berkat kemajuan teknologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini menjadi strategi utama membentengi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan formal yang aman, legal, dan produktif guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Penguatan gerakan tersebut dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah, yang bertemu dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan adalah kunci membangun perekonomian yang merata. Menurutnya, masih banyak potensi wilayah di kabupaten dan kota yang belum tergali sepenuhnya, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—tulang punggung ekonomi daerah—masih sangat membutuhkan dukungan pembiayaan yang mudah dijangkau.
“Akselerasi membentuk ekosistem keuangan inklusif penting dilakukan agar layanan kami menjangkau seluruh wilayah sampai ke desa. UMKM di pelosok memerlukan akses kredit mikro yang lebih besar untuk berkembang,” ujar Luthfi saat membuka rapat tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyoroti sisi tantangan yang makin kompleks saat ini. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi justru membuka celah risiko baru: transaksi pinjaman ilegal maupun judi online kini bisa dilakukan secara tertutup dari dalam kamar, tanpa diketahui keluarga maupun lingkungan sekitar, dan tidak hanya melanda kalangan masyarakat bawah, tetapi juga kalangan menengah hingga atas.
Kondisi ini menjadikan edukasi keuangan tidak bisa lagi bersifat sebatas informasi, melainkan harus masif, menyeluruh, dan turun langsung ke masyarakat. Dalam upaya memperluas jangkauan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak penyebaran pemahaman hingga ke pelosok desa.
“Edukasi harus sampai ke warga agar mereka paham bedanya layanan di bawah pengawasan dan yang ilegal. Kami juga melibatkan aparat keamanan wilayah agar pesan ini lebih mudah diterima dan diketahui semua lapisan masyarakat,” tambah Sumarno.
Dari sisi pengaturan dan pengawasan, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, memaparkan arah kerja TPAKD tahun 2026 yang lebih terarah dan berdampak. Fokus utama meliputi penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi, penguatan kolaborasi industri keuangan, serta evaluasi berbasis hasil nyata.
“Penguatan pembiayaan pada rantai nilai pangan harus menjadi perhatian bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Data ekonomi terbaru menunjukkan posisi Jawa Tengah cukup kokoh: pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89 persen secara tahunan—lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. Kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,32 persen, sementara total penyaluran kredit UMKM tembus Rp206,54 triliun.
Dukungan ekosistem digital juga terus diperluas. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Noor Nugroho, menegaskan komitmen memperkuat sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI‑FAST agar transaksi makin mudah, aman, dan tercatat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan Bank Indonesia dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga merata dan tahan guncangan.
Berbagai upaya selama beberapa tahun terakhir pun mulai menampakkan hasil nyata. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta lewat lebih dari 4.000 kegiatan. Program Ayo Jateng Menabung mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan Rp1,8 triliun. Sementara itu, Program Kredit Melawan Rentenir menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun bagi lebih dari 1,17 juta penerima di seluruh Jawa Tengah.
