HEADLINNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa upaya penyelesaian status 1.814 guru honorer di Jawa Tengah tidak boleh terabaikan meskipun pemerintah sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sektor pendidikan harus tetap memperoleh perhatian khusus karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
Oleh sebab itu, kebijakan penghematan anggaran seharusnya tidak mengurangi komitmen pemerintah terhadap tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, perhatian terhadap guru honorer harus tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah,” kata Saleh.
Ia mengakui adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun turut memengaruhi kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Namun demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan.
Saleh menilai peran guru honorer masih sangat penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.
Keberadaan mereka membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang hingga kini masih belum sepenuhnya tercukupi.
“Jangan sampai penyesuaian anggaran justru berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. Ketersediaan tenaga pengajar harus tetap dijaga,” ujarnya.
Data yang ada menunjukkan sebanyak 1.814 guru honorer yang terdiri atas guru tamu dan guru tidak tetap masih aktif mengajar di sejumlah sekolah di Jawa Tengah.
Banyak di antara mereka telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan.
Karena itu, Saleh mendorong pemerintah daerah untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik terkait penataan tenaga honorer sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya proses penataan tenaga non-ASN dilakukan secara terbuka dan objektif.
Masa pengabdian, kebutuhan sekolah, serta kompetensi yang dimiliki para guru perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.
Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang selama ini telah berkontribusi dalam dunia pendidikan.
Saleh berharap pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang seimbang sehingga program efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik.
“Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak lepas dari peran para guru. Karena itu, masa depan guru honorer perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
