Siapa Pengganti Gibran Jika Mundur? Ini Mekanisme Menurut UUD 1945

HL-News
By
HL-News
5 Min Read
Gibran Rakabuming Raka
Oleh: HL-News

HEADLINNEWS.ID – Kemungkinan kosongnya jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan penggantinya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa pemerintahan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Mekanismenya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan ketentuan ini, Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menetapkan sendiri satu nama sebagai pengganti Gibran. Presiden hanya memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

MPR Menjadi Lembaga yang Memilih Pengganti

Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden di tengah masa pemerintahan memiliki jalur konstitusional tersendiri.

Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu, pengisian jabatan yang kosong dilakukan melalui sidang MPR.

Ketentuan ini juga diperkuat dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR yang menjadi pedoman pelaksanaan kewenangan lembaga tersebut.

Dengan demikian, apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong, proses pergantian harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tata tertib yang berlaku.

Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan

Kekosongan jabatan wakil presiden tidak selalu terjadi karena pengunduran diri. Konstitusi juga mengatur kemungkinan pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan.

Keduanya memiliki dasar dan proses yang berbeda.

Pengunduran diri berawal dari kehendak pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pasal tersebut menetapkan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila pejabat tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Namun, DPR tidak dapat langsung memberhentikan wakil presiden hanya berdasarkan keputusan politik.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu.

DPR harus menyampaikan pendapatnya kepada MK mengenai dugaan pelanggaran atau kondisi yang menjadi dasar pemberhentian. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.

Apabila MK menyatakan bahwa pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan ke MPR.

MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian dari DPR. Wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan sebelum keputusan diambil.

Dengan demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan sepihak DPR. Pemeriksaan MK dan keputusan MPR merupakan bagian dari tahapan konstitusional yang harus dipenuhi.

Jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-Sama Kosong

UUD 1945 juga mengantisipasi keadaan yang lebih serius, yakni apabila jabatan presiden dan wakil presiden sama-sama mengalami kekosongan.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama melaksanakan tugas kepresidenan untuk sementara waktu.

Dalam keadaan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.

Pasangan yang dipilih berasal dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Pengaturan ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan meskipun kedua jabatan tertinggi negara mengalami kekosongan secara bersamaan.

Pergantian Wapres Harus Mengikuti Konstitusi

Ketentuan dalam UUD 1945 memperlihatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden bukan keputusan yang dapat diambil secara sepihak oleh presiden.

Apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dan pemberhentiannya resmi berlaku, proses pengisian jabatan harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya dalam batas waktu yang telah ditentukan konstitusi.

Sementara itu, apabila pemberhentian terjadi melalui pemakzulan, terdapat tahapan tambahan yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi.

Seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pergantian wakil presiden bukan sekadar persoalan politik, melainkan proses ketatanegaraan yang memiliki dasar hukum dan prosedur yang mengikat.

Editor: HL-News
Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *