HEADLINNEWS.ID – Mabes Polri disebut mendeteksi aktivitas perangkat khusus yang diduga digunakan untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto. Perangkat tersebut kemudian ditelusuri hingga ke tiga rumah perwira tinggi Polri, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso.
Kronologi penelusuran itu diungkapkan pengamat militer dan keamanan Dr. Slamet Ginting dalam wawancara di program siniar Madilog. Menurut Slamet, pemeriksaan awal dilakukan setelah Mabes Polri mendeteksi aktivitas perangkat yang diduga berkaitan dengan penyadapan.
Salah satu lokasi yang pertama kali diperiksa adalah kediaman Ahrie Sonta Nasution. Di rumah tersebut, petugas disebut menemukan perangkat yang diduga digunakan untuk aktivitas penyadapan.
Slamet menuturkan, Ahrie Sonta sempat melakukan perlawanan ketika dimintai keterangan. Petugas kemudian memborgol dan membawanya ke Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua.
Di lokasi tersebut, menurut Slamet, muncul pengakuan bahwa aktivitas penyadapan dilakukan atas perintah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Klaim mengenai perintah tersebut disampaikan Slamet dalam wawancara itu.
Penelusuran perangkat, lanjut Slamet, juga mengarah ke kediaman Slamet Uliandi dan Eko Hadi Santoso. Ketiga rumah tersebut disebut menjadi lokasi yang terdeteksi dalam penelusuran awal.
Slamet menduga perangkat yang sebelumnya berada di lingkungan Mabes Polri dipindahkan ke sejumlah rumah perwira setelah terjadi pergantian Kapolri. Dia menilai dugaan pemindahan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pemeriksaan Disebut Melibatkan Sejumlah Jenderal
Slamet menyebut penindakan tidak berhenti pada Ahrie Sonta. Pemeriksaan disebut berkembang dengan melibatkan Irjen Pol Abdul Karim dan Irjen Pol Nunung Seh Pudin.
Nama Listyo Sigit juga disebut dalam rangkaian pemeriksaan dan penahanan yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Namun, Slamet tidak memerinci dalam keterangan yang disampaikan bagaimana tahapan pemeriksaan terhadap masing-masing nama itu berlangsung.
Selain mereka, Slamet menyebut sejumlah perwira tinggi lain masih menjalani pemeriksaan. Nama-nama tersebut adalah Irjen Pol Deddy Murti, Irjen Pol M. Tejo Kusumo, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Komjen Pol Yuda Gustawan, Komjen Pol Suhardianto, dan Komjen Pol Asep Deddy Suheri.
Slamet memperkirakan perkara tersebut berpotensi melibatkan lebih banyak perwira tinggi Polri. Meski demikian, dia mengakui dugaan keterlibatan para perwira yang disebut dalam wawancara itu masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Penindakan Berlangsung Dini Hari
Dalam wawancara tersebut, Slamet menyebut penindakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri berlangsung pada malam hingga dini hari. Sejumlah penangkapan, menurut dia, dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari.
Perangkat yang menjadi objek penelusuran itu diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara. Selain Presiden Prabowo, sasaran yang disebut Slamet mencakup menteri, pimpinan partai politik, dan tokoh politik lainnya.
Slamet menduga perkara tersebut juga berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas negara dan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dia meminta kepolisian membuka perkembangan penanganan perkara, termasuk peran masing-masing perwira yang namanya disebut.
Keterangan Slamet Ginting membuka dugaan persoalan yang lebih luas daripada aktivitas penyadapan, yakni kemungkinan penggunaan perangkat negara di luar kepentingan kedinasan. Jika dugaan pemindahan perangkat dari lingkungan Mabes Polri ke rumah sejumlah perwira terbukti, persoalan tersebut menyangkut penggunaan fasilitas negara dan pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.
Namun, seluruh kronologi, pengakuan, dan dugaan keterlibatan sejumlah jenderal dalam perkara ini masih bersumber dari keterangan satu narasumber dalam wawancara siniar. Belum terdapat keterangan resmi Mabes Polri, Propam, maupun tanggapan dari para perwira yang disebut dalam data sumber untuk mengonfirmasi rangkaian peristiwa tersebut.
Karena itu, penyebutan nama-nama perwira harus ditempatkan dalam konteks dugaan dan keterangan narasumber, bukan sebagai penetapan kesalahan hukum. Verifikasi independen serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan sebelum seluruh klaim tersebut dapat disajikan sebagai fakta terkonfirmasi.

