Belajar dari Penggeledahan Pesantren Putri di Sukoharjo: Penegakan hukum adalah kewajiban negara. Namun, kewenangan aparat bukanlah kekuasaan tanpa batas.
Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo pada dini hari, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB, menjadi pengingat penting bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Polisi menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari DPO dalam perkara pembakaran dan perusakan warung. Sementara itu, pihak pesantren menyampaikan keberatan atas cara pelaksanaannya. Komnas HAM juga menyoroti dugaan intimidasi dan dampak terhadap santriwati yang masih anak-anak.
Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya polisi melakukan penggeledahan malam hari.
Ada aturan hukum yang harus dipatuhi.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 113, mewajibkan penyidik memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penggeledahan. Pengecualian dimungkinkan dalam keadaan mendesak, tetapi tetap harus dimintakan persetujuan pengadilan paling lama 2 x 24 jam setelah penggeledahan.
Apabila persetujuan ditolak, hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.
Di sisi lain, Pasal 17 ICCPR dan Pasal 16 Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan terhadap privasi dan tempat tinggal. Indonesia telah mengesahkan ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
Karena itu, keberadaan santriwati berusia 10–16 tahun harus menjadi perhatian khusus. Privasi, keselamatan, martabat, dan kondisi psikologis mereka tidak boleh diabaikan.
Ada beberapa pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:
Apakah izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri telah diperoleh sebelum operasi? Apakah waktu dan cara penggeledahan sudah proporsional dengan kebutuhan penyidikan? Apakah perlindungan khusus terhadap santriwati telah dilaksanakan? Apakah penyitaan barang pribadi memiliki dasar hukum yang jelas? Apakah evaluasi dilakukan terhadap seluruh rantai komando, bukan hanya petugas lapangan?
Evaluasi oleh Propam, pengawasan Kompolnas, dan pendalaman Komnas HAM penting dilakukan secara objektif dan transparan.
Kita tidak sedang membela siapa pun yang melanggar hukum. Perkara pidana tetap harus diusut dan siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun, aparat juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya.
Pesantren bukan wilayah kebal hukum. Tetapi penegakan hukum juga bukan alasan untuk mengabaikan adab, privasi, dan martabat santriwati.
Dalam pitutur Jawa dikenal ungkapan: Ajining diri dumunung ana ing lathi, ajining raga dumunung ana ing busana.
Kehormatan seseorang tercermin dari tutur kata dan perilakunya. Termasuk aparat negara, kewibawaan bukan hanya terletak pada seragam dan kekuasaan, melainkan juga pada keadilan, tanggung jawab, dan sikap menghormati sesama manusia.
Hukum harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap beradab terhadap manusia.
Sebab, tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan menciptakan ketidakadilan baru. Hukum harus berkuasa atas kekuasaan, bukan kekuasaan yang menguasai hukum.

