HEADLINNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2026, termasuk pengadaan alat komunikasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perkara ini menambah catatan kasus korupsi anggaran penanganan bencana di Indonesia yang telah muncul sejak 2007, mulai dari pengadaan perlengkapan penanganan flu burung hingga bantuan sosial bagi korban bencana dan pandemi.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, sebagian dana siap pakai BNPB yang terkait perkara tersebut digunakan untuk kegiatan penanganan karhutla. Salah satu pengadaan yang masuk dalam aliran dana bermasalah itu adalah alat komunikasi berupa handy talky (HT).
“Di antaranya memang ada yang digunakan untuk kegiatan penanganan Karhutla,” kata Achmad dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2026).
Ia menambahkan, pengadaan alat komunikasi menjadi salah satu bagian yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.
Kasus dana siap pakai BNPB ini menjadi perkara terbaru dalam rangkaian dugaan penyimpangan anggaran yang berkaitan dengan penanganan bencana. Sejumlah perkara sebelumnya mencakup pengadaan perlengkapan penanganan virus flu burung pada 2007, proyek penyediaan air minum yang berkaitan dengan daerah bencana di Sulawesi Tengah, bantuan sosial Covid-19, serta bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Samosir.
Catatan perkara tersebut memperlihatkan beragam bentuk penyimpangan yang ditangani aparat penegak hukum. Dalam kasus pengadaan, perkara berkaitan dengan dugaan pengaturan lelang atau penyalahgunaan proyek. Sementara itu, perkara bantuan sosial melibatkan dugaan penerimaan uang maupun perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang semestinya diterima masyarakat terdampak.
Kasus flu burung pada 2007 menjadi salah satu perkara awal yang tercatat dalam rangkaian tersebut. Freddy Lumban Tobing, Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang, divonis satu tahun empat bulan penjara dalam perkara pengadaan reagen dan bahan habis pakai untuk penanganan virus flu burung yang menggunakan anggaran DIPA APBN-P tahun anggaran 2007.
Dalam perkara itu, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan Freddy memperkaya diri sendiri dan perusahaannya sebesar Rp10,86 miliar. Perkara yang sama juga mencakup keuntungan bagi PT KFTD sebesar Rp1,48 miliar.
Kerugian keuangan negara dalam pengadaan reagen dan bahan habis pakai tersebut mencapai Rp12,33 miliar. Kasus itu berkaitan dengan pengadaan barang untuk penanganan virus, berbeda dari perkara bantuan sosial yang muncul dalam kasus-kasus berikutnya.
Pada 2018, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2017-2018. Salah satu proyek yang disebut dalam perkara tersebut berkaitan dengan daerah bencana di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, menjelaskan empat tersangka diduga berperan sebagai pemberi suap. Mereka adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
Empat tersangka lainnya diduga menerima suap, yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.
Menurut Saut, suap tersebut berkaitan dengan pengaturan lelang proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. KPK juga menyebut pengadaan pipa berbahan high-density polyethylene (HDPE) di Bekasi serta proyek di daerah bencana Donggala dan Palu sebagai bagian dari perkara yang diungkap saat itu.
“Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah,” ujar Saut pada Minggu (30/12/2018).
Perkara lain muncul dalam penyaluran bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19 pada 2020. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi bantuan sosial tersebut.
Majelis hakim menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari bersama pihak lain mencapai Rp32,48 miliar. Dalam putusan itu, Juliari juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp14,7 miliar melalui dua tahap penerimaan.
Tahap pertama sebesar Rp9,7 miliar diterima melalui dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, pada periode Mei hingga Agustus 2020. Penerimaan tahap kedua sebesar Rp5.406.250.000 berlangsung melalui Adi Wahyono pada September dan November 2020.
Dalam perkara yang sama, majelis hakim menyatakan Juliari terbukti memberikan Rp3 miliar kepada pengacara Hotma Sitompul setelah menerima uang sekitar Rp5,4 miliar pada tahap kedua. Rangkaian penerimaan dan penyaluran uang tersebut menjadi bagian dari fakta perkara yang diputus pengadilan.
Kasus bantuan banjir di Kabupaten Samosir memperlihatkan bentuk penyimpangan berbeda. Perkara itu melibatkan mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Fitri Agus Karokaro, yang didakwa meminta keuntungan dari pengadaan bantuan bagi korban banjir.
Bantuan yang semestinya diberikan dalam bentuk uang tunai diubah menjadi barang melalui pengadaan lewat BUMDES-MA Marsada Tahi. Dalam perkara tersebut, Fitri didakwa meminta keuntungan sebesar 15 persen dari total bantuan Rp1,5 miliar.
Fitri disebut menerima uang Rp179 juta dalam perkara itu. Kerugian keuangan negara yang dicatat mencapai Rp516.298.000.
Dalam kasus-kasus tersebut, objek anggaran dan mekanisme penyimpangannya tidak selalu sama. Perkara pengadaan barang berkaitan dengan proyek dan lelang, sedangkan kasus bantuan sosial menyangkut penerimaan uang serta perubahan bentuk bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak.
Perkara dana siap pakai BNPB pada 2026 kembali menempatkan pengadaan barang untuk penanganan bencana sebagai bagian dari penyidikan korupsi. Keterangan KPK menyebut alat komunikasi, termasuk HT, sebagai salah satu pengadaan yang terkait aliran dana dalam perkara tersebut.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Namun, materi sumber yang tersedia belum memerinci identitas seluruh tersangka, nilai anggaran yang diduga diselewengkan, total kerugian negara, ataupun rincian peran setiap tersangka.
Kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan penanganan bencana dalam materi sumber mencakup rentang waktu hampir dua dekade, sejak pengadaan perlengkapan penanganan flu burung pada 2007 hingga penyidikan dana siap pakai BNPB pada 2026. Rentang tersebut memuat perkara dengan objek berbeda, mulai dari pengadaan barang, pembangunan infrastruktur air minum, bantuan sosial pandemi, hingga bantuan bagi korban banjir.
Pada kasus 2007, pengadaan reagen dan bahan habis pakai untuk penanganan flu burung berujung pada vonis terhadap Freddy Lumban Tobing. Hakim menyatakan terdapat keuntungan bagi Freddy dan perusahaannya serta PT KFTD, dengan kerugian negara Rp12,33 miliar.
Sepuluh tahun kemudian, proyek SPAM tahun anggaran 2017-2018 menjadi objek perkara suap yang ditangani KPK. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pemberian atau penerimaan suap untuk mengatur lelang sejumlah proyek, termasuk pengadaan yang berkaitan dengan daerah bencana di Donggala dan Palu.
Pada 2020, perkara bantuan sosial Covid-19 melibatkan Juliari Batubara. Majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan menyatakan adanya penerimaan uang Rp14,7 miliar dalam dua tahap. Sementara itu, perkara bantuan banjir Samosir berkaitan dengan perubahan bantuan tunai menjadi pengadaan barang melalui BUMDES-MA Marsada Tahi.
Penyidikan dana siap pakai BNPB pada 2026 menambah perkara baru dalam rangkaian tersebut. KPK menyebut sebagian dana terkait penanganan karhutla, khususnya pengadaan alat komunikasi atau HT, dan menetapkan lima tersangka.
Rangkaian perkara tersebut mencakup sejumlah jenis belanja yang berkaitan dengan penanganan keadaan darurat dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Pengadaan perlengkapan kesehatan, proyek penyediaan air minum, bantuan sosial, serta pengadaan alat komunikasi memiliki objek dan mekanisme berbeda. Karena itu, setiap perkara perlu dibaca berdasarkan fakta penyidikan, dakwaan, atau putusan yang relevan, bukan disamaratakan sebagai satu pola tindak pidana.
Perbedaan status hukum juga perlu dijaga. Freddy Lumban Tobing dan Juliari Batubara disebut telah divonis dalam perkara masing-masing, sedangkan perkara SPAM pada tahap penetapan tersangka memuat dugaan pemberian dan penerimaan suap. Dalam kasus bantuan banjir Samosir, materi sumber menyebut Fitri Agus Karokaro didakwa meminta keuntungan. Adapun perkara dana siap pakai BNPB 2026 masih disampaikan sebagai kasus yang ditangani KPK dengan lima tersangka.
Informasi yang tersedia belum menjelaskan nilai kerugian negara dalam perkara BNPB 2026, besaran dana yang terkait pengadaan HT, maupun rincian dugaan perbuatan setiap tersangka. Tanpa rincian tersebut, skala perkara terbaru belum dapat dibandingkan secara terukur dengan kasus-kasus sebelumnya yang memiliki angka kerugian atau penerimaan uang dalam materi sumber.
Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, pemberitaan lanjutan memerlukan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara BNPB, nilai pengadaan yang dipersoalkan, aliran dana, dan peran masing-masing tersangka. Data tersebut juga diperlukan untuk membedakan nilai total anggaran proyek, nilai dugaan penerimaan ilegal, dan kerugian keuangan negara, yang merupakan ukuran berbeda dalam suatu perkara korupsi.

