Singapura Peringatkan 10 Perusahaan Indonesia soal Kabut Asap Karhutla

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
5 Min Read

HEADLINNEWS.ID – Singapura menambah tiga perusahaan Indonesia ke dalam daftar penerima surat peringatan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang asapnya diduga menyebar ke negara tersebut. Dengan penambahan itu, total 10 perusahaan menjadi sasaran penindakan berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Badan Lingkungan Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) menyebut terdapat indikasi asap kebakaran di Kalimantan menyebar ke Singapura melalui lahan konsesi yang dikelola ketiga perusahaan tersebut. Surat peringatan itu memuat langkah-langkah pencegahan kebakaran dan pengendalian asap.

Ketiga perusahaan diminta mengerahkan petugas pemadam untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya, menghentikan aktivitas pembakaran yang sedang berlangsung, serta tidak memulai pembakaran baru. Mereka juga wajib menyerahkan rencana tindakan kepada NEA yang menjelaskan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran berulang.

Menurut laporan The Straits Times pada Senin (19/10/2026), surat terbaru itu diterbitkan tiga hari setelah Singapura mengirimkan peringatan serupa kepada tujuh perusahaan Indonesia yang diduga terkait dengan kebakaran di Sumatera.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan pemerintah masih memantau tanggapan tujuh perusahaan tersebut. Hingga Senin (19/10/2026), Singapura belum menerima tanggapan dari mereka.

“Kami berkomitmen menyelidiki semua perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas polusi asap lintas batas di Singapura dan tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan THPA, dengan mempertimbangkan informasi dan bukti yang tersedia,” kata Fu, seperti dikutip CNA.

Fu mengatakan bukti yang dikumpulkan juga akan dibagikan kepada lembaga lain untuk mendukung penyelidikan mereka. Sementara itu, Menteri Senior Singapura K Shanmugam menyatakan pemerintah akan menggunakan instrumen hukum, regulasi, dan ekonomi yang tersedia untuk menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap.

Shanmugam juga menyatakan Singapura siap memperkuat undang-undang terkait agar penindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dapat dipercepat.

Sejumlah perusahaan yang menerima surat peringatan diketahui memiliki keterkaitan dengan rantai pasok industri bubur kertas dan kertas. Menurut laporan Free Malaysia Today, empat dari 10 perusahaan yang telah disurati tercatat sebagai pemasok salah satu kelompok usaha besar di industri tersebut. Salah satu perusahaan yang baru menerima surat peringatan termasuk dalam kelompok pemasok itu.

Kelompok usaha tersebut menyatakan surat peringatan Singapura merupakan langkah pencegahan, bukan penetapan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran. Dalam tanggapan tertulis kepada Free Malaysia Today, kelompok itu mengatakan akan bekerja sama dengan pemasok terkait untuk mengendalikan kebakaran, mencegah kebakaran baru, dan menjalankan kebijakan tanpa pembakaran.

Kelompok usaha tersebut juga menyatakan telah menginvestasikan hampir 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,4 triliun untuk pengelolaan kebakaran selama satu dekade terakhir.

Ancaman Denda hingga Rp 28 Miliar

Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas Singapura mulai berlaku pada 2014. Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang aktivitasnya di luar negeri menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di negara tersebut.

Perusahaan yang terbukti bersalah dapat dikenai denda hingga 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 1,4 miliar untuk setiap hari polusi asap berlangsung. Batas maksimum dendanya mencapai 2 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 28 miliar. Aturan tersebut juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi surat peringatan berisi langkah-langkah pencegahan.

Singapura pernah menggunakan undang-undang itu saat krisis kabut asap pada 2015. Ketika itu, NEA menerbitkan surat hukum kepada enam perusahaan di Indonesia.

Menurut CNA, penyelidikan terhadap empat perusahaan dari kasus 2015 tersebut masih berlangsung. Pemerintah Singapura mengakui penyelidikan dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan di luar negeri menghadapi tantangan.

Penambahan tiga perusahaan membuat jumlah penerima surat peringatan terkait karhutla di Indonesia menjadi 10 perusahaan, dengan dugaan sumber asap berasal dari kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Namun, surat peringatan merupakan bagian dari langkah pencegahan dan penindakan awal, bukan bukti bahwa perusahaan yang disurati telah terbukti bersalah.

Ancaman denda hingga Rp 28 miliar memperlihatkan risiko hukum yang dapat dihadapi perusahaan apabila pelanggaran terbukti berdasarkan aturan Singapura. Meski demikian, proses penyelidikan kasus sebelumnya yang masih berlangsung menunjukkan adanya tantangan penegakan hukum lintas negara, terutama ketika dugaan aktivitas penyebab polusi terjadi di luar wilayah Singapura.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *