FAR Laporkan Dugaan Transaksi Mencurigakan Izin Superblok Pakuwon ke PPATK

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
4 Min Read

HEADLINNEWS.ID – Forum Advokasi Rakyat (FAR) melaporkan dugaan transaksi keuangan mencurigakan terkait proses perizinan pembangunan mal dan superblok PT Pakuwon Permai di Jalan Gombel Lama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Oktober 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakwajaran dalam proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Koordinator FAR, Eko Haryanto, menyebut laporan itu dilengkapi satu bundel dokumen pendukung. FAR meminta PPATK menelusuri dugaan transaksi yang berkaitan dengan proses perizinan proyek tersebut, termasuk kemungkinan aliran dana melalui pihak ketiga.

FAR mendasarkan laporannya pada tiga persoalan, yakni lokasi proyek yang disebut berada di kawasan sesar aktif Gombel Lama, proses perizinan yang dinilai janggal, serta dugaan transaksi keuangan tidak wajar selama pengurusan izin.

Menurut FAR, kawasan Gombel Lama memiliki risiko bencana longsor dan gempa sehingga proses perizinan pembangunan di lokasi tersebut perlu mendapat pemeriksaan ketat. Organisasi itu menilai Distaru dan DLH Kota Semarang tetap memproses penerbitan dokumen UKL-UPL meskipun lokasi proyek berada di kawasan yang mereka sebut rawan bencana.

FAR juga menduga terdapat kemungkinan suap, gratifikasi, atau pemberian imbalan dalam proses perizinan. Dugaan tersebut, menurut organisasi itu, didasarkan pada informasi mengenai pertemuan informal di luar jam dinas, profil kekayaan atau gaya hidup oknum pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan pendapatan aparatur sipil negara, serta dugaan penempatan uang tunai atau transfer melalui pihak ketiga pada masa pengurusan izin.

Namun, materi laporan yang disampaikan FAR belum membuktikan adanya tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Dugaan transaksi mencurigakan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang.

Dalam laporannya, FAR meminta PPATK melakukan penelusuran aset dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan Kepala Distaru dan Kepala DLH Kota Semarang, termasuk rekening keluarga inti dan pihak yang diduga menjadi perantara. FAR juga meminta pemeriksaan terhadap riwayat transaksi keuangan PT Pakuwon Permai atau perusahaan afiliasinya yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin proyek.

FAR selanjutnya meminta PPATK meneruskan hasil analisis atau hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, atau kepolisian apabila ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Organisasi tersebut menyatakan telah menyerahkan telaah geologis lokasi, kronologi proses UKL-UPL yang dipersoalkan, serta data awal profil pihak-pihak yang dilaporkan.

Persoalan perizinan itu muncul di tengah polemik pembangunan superblok di kawasan Gombel Lama. Berdasarkan materi pendukung redaksi, proyek yang dikembangkan melalui PT Pakuwon Permai tersebut memiliki luas lahan 12,7 hektare dengan nilai investasi Rp5,6 triliun.

Materi pendukung itu juga menyebut aktivitas pematangan lahan dan pengeboran berkaitan dengan keluhan kerusakan sedikitnya 19 rumah warga, mulai dari dinding retak hingga plafon jebol dan tanah ambles. Dugaan hubungan antara aktivitas proyek dan kerusakan rumah tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui hasil pemeriksaan teknis serta keterangan pihak terkait.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sebelumnya melakukan pemeriksaan lapangan di kawasan Gombel Lama pada 12 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga dan FAR mengenai dugaan kerusakan lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Pakuwon Permai.

Laporan FAR kepada PPATK membawa persoalan perizinan superblok di Gombel Lama ke ranah penelusuran transaksi keuangan. Namun, dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti tanpa hasil analisis keuangan dan proses hukum yang mendukungnya.

Persoalan keselamatan kawasan dan dugaan kerusakan rumah warga juga membutuhkan verifikasi tersendiri. Pemeriksaan tersebut perlu membedakan aspek kelayakan geologis, kepatuhan perizinan, dampak aktivitas konstruksi, serta dugaan tindak pidana keuangan. Kejelasan status dokumen perizinan dan hasil pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting untuk menilai persoalan proyek secara menyeluruh.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *