HEADLINNEWS.ID — Ancaman banjir dan kerusakan infrastruktur yang kerap muncul saat hujan deras mendorong Pemerintah Kota Semarang menyiapkan langkah antisipatif yang lebih terukur. Salah satunya melalui pendataan komprehensif terhadap seluruh tanggul dan talud yang memiliki potensi kerusakan di berbagai wilayah kota.
Program tersebut digagas untuk memperoleh gambaran kondisi infrastruktur secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan skala prioritas penanganan. Dengan data yang lebih lengkap, langkah perbaikan diharapkan tidak lagi dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan sejak potensi kerawanan terdeteksi.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta perangkat pemerintah di tingkat bawah ikut berperan aktif dalam proses pengumpulan data. Informasi dari lapangan dinilai penting karena dapat membantu pemerintah mengetahui lokasi-lokasi yang selama ini sering terdampak luapan air maupun pergeseran konstruksi penahan tanah.
Kebutuhan pemetaan tersebut muncul setelah sejumlah kejadian yang menunjukkan tingginya tekanan terhadap sistem pengendalian banjir kota. Di antaranya adalah berulangnya kerusakan pada tanggul Sungai Plumbon di kawasan Mangkang Kulon yang telah beberapa kali mengalami kegagalan fungsi. Kondisi itu menjadi sinyal bahwa sejumlah infrastruktur membutuhkan evaluasi lebih mendalam.
Tidak hanya di kawasan sungai, persoalan serupa juga ditemukan pada infrastruktur lingkungan. Amblesnya ruas Jalan Jembawan I di Kalibanteng Kulon menjadi contoh bagaimana tingginya debit air dapat memicu kerusakan ketika struktur penahan tidak lagi mampu menanggung beban yang ada.
Pemerintah kota menilai pendekatan perbaikan jangka pendek tidak cukup untuk menghadapi persoalan yang terus berulang. Karena itu, hasil inventarisasi nantinya akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana penanganan yang lebih sistematis, termasuk menentukan lokasi mana yang membutuhkan tindakan mendesak.
Meski demikian, pelaksanaan perbaikan tetap harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing instansi. Infrastruktur yang menjadi aset Pemerintah Kota Semarang dapat langsung masuk dalam perencanaan pekerjaan, sedangkan lokasi yang berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi maupun BBWS Pemali Juana harus terlebih dahulu melalui proses koordinasi.
Selain aspek teknis, pemerintah juga menaruh perhatian pada tata kelola administrasi. Penggunaan anggaran daerah untuk pekerjaan di luar kewenangan pemerintah kota harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun pertanggungjawaban keuangan di kemudian hari.
Melalui langkah pemetaan ini, Pemkot Semarang berharap dapat membangun sistem mitigasi yang lebih efektif sekaligus meminimalkan risiko kerusakan infrastruktur saat cuaca ekstrem melanda. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
