HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Mega Job Fair 2026 disorot dalam tayangan video kanal YouTube Merdeka Finansial yang menyoroti klaim tentang rendahnya tingkat penerimaan kerja, fenomena ghost jobs, hingga dugaan penyalahgunaan data pencari kerja. Video tersebut mengangkat isu itu melalui tayangan berjudul “SCAM LEGAL BERKEDOK REKRUTMEN: KEBOHONGAN TERBESAR JOB FAIR!”.
Dalam paparan video yang dirangkum dalam sumber, tingkat penerimaan atau hiring rate pada job fair berskala besar disebut berada di bawah 1 persen berdasarkan data yang dikaitkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan angka itu, dari 10.000 pelamar, sekitar 100 orang disebut berpeluang memperoleh kontrak kerja.
Tayangan tersebut juga mengutip data Forbes edisi Maret 2026 mengenai fenomena ghost jobs. Sebanyak 45 persen perusahaan disebut mengaku membuka lowongan tanpa niat merekrut dalam enam bulan berikutnya, dengan alasan yang dikaitkan pada kebutuhan mempertahankan citra perusahaan di mata investor.
Persoalan lain yang dibahas adalah biaya penyelenggaraan job fair. Dengan asumsi tiket Rp75.000-Rp100.000 dan 20.000 pengunjung selama dua hari, materi tersebut menghitung potensi pendapatan minimal Rp2 miliar dari tiket, belum termasuk biaya sewa stan perusahaan sebesar Rp25 juta-Rp50 juta.
Video itu juga menyoroti pengumpulan data pencari kerja melalui proses pemindaian kode QR. Materi menyebut syarat dan ketentuan pada sejumlah layanan dapat memberikan izin pembagian data kepada mitra strategis, sementara Laporan Keamanan Siber Nasional 2026 disebut mencatat lonjakan penyalahgunaan data pribadi sebesar 300 persen dari portal rekrutmen abal-abal.
Data yang disebut rawan dimanfaatkan meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat pendidikan dalam CV. Materi tersebut mengaitkan penggunaan data itu dengan potensi penjualan kepada pihak ketiga sebagai prospek pemasaran.
Selain persoalan data, tayangan tersebut menyebut adanya perusahaan atau agen yang menggunakan job fair untuk menawarkan pekerjaan dengan persyaratan tertentu, termasuk permintaan biaya pelatihan di muka. Sumber menyebut praktik itu dilakukan oleh sejumlah agen pialang, sekolah yang disebut fiktif, dan perusahaan outsourcing yang dinilai bermasalah.
Sorotan terhadap fenomena tersebut kemudian muncul di kolom komentar video. Akun @YourWmyAdventure menuding job fair sebagai ajang mengumpulkan nomor telepon untuk dijual kepada tenaga penjualan, sementara akun @bertmaharis6940 mempertanyakan kemungkinan praktik serupa pada sejumlah situs pencari kerja.
Sejumlah komentar juga mempertanyakan pengawasan pemerintah. Akun @nuurferdian menanyakan tindak lanjut Menteri Ketenagakerjaan dan dinas tenaga kerja terhadap kontroversi tersebut, sedangkan akun lain mengaitkannya dengan janji pembukaan lapangan kerja.
Komentar lain menyoroti nasib CV fisik yang dikumpulkan dalam acara bursa kerja. Akun @90tub3 menyindir bahwa dokumen tersebut pada akhirnya hanya bernilai sebagai kertas yang dapat dijual kembali.
Tidak seluruh komentar bernada sama. Akun @nasiaking menilai hidden job market juga dapat merugikan perusahaan karena berpotensi mengurangi akses perusahaan terhadap calon pekerja, sementara akun @dodikbudiarto6710 menceritakan pengalamannya membekali diri dengan kemampuan programming dan bahasa Inggris untuk menghadapi persaingan kerja.
Materi tersebut menawarkan hidden job market dan profil digital sebagai alternatif bagi pencari kerja. Laporan Jobvite 2026 yang disebut dalam sumber menyatakan 85 persen lowongan berkualitas diisi melalui jaringan internal atau koneksi LinkedIn.
Materi yang menjadi sumber berita ini berisi sejumlah klaim mengenai praktik rekrutmen, penyalahgunaan data, biaya job fair, dan tingkat penerimaan kerja. Angka-angka tersebut dalam data sumber disampaikan melalui video Merdeka Finansial dan laporan yang dikutip di dalamnya, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai hasil verifikasi independen dalam artikel ini.
Reaksi warganet menunjukkan isu yang dibahas video memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas job fair dan perlindungan data pencari kerja. Namun, komentar media sosial merupakan pendapat pengguna dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik pelanggaran oleh penyelenggara atau perusahaan tertentu.
