HEADLINNEWS.ID – Riau, Lima pejabat negara menerima Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL sekaligus tiga brevet kehormatan dalam upacara di Pantai Todak, Puslatpurmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).
Mereka ialah Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Upacara penganugerahan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. Selain status Warga Kehormatan Korps Marinir, kelima pejabat tersebut menerima Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut, Brevet Kehormatan Intai Amfibi, dan Brevet Kehormatan Komando Korps Marinir.
Penganugerahan tersebut berlangsung bersamaan dengan Latihan Terintegrasi TNI 2026. Setelah meninjau latihan dan mengikuti prosesi penganugerahan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan penilaiannya mengenai kesiapan TNI menghadapi berbagai tantangan tugas pertahanan negara.
Sjafrie mengatakan hasil Latihan Terintegrasi TNI 2026 akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi.

“TNI sudah mampu menjawab tantangan tugas dalam memelihara dan menjaga serta mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sjafrie.
Sjafrie juga menyatakan latihan tersebut ditujukan untuk menunjukkan kesiapan TNI sejak 2026 dalam memikul tugas menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jadi latihan terintegrasi pada siang hari ini untuk membuktikan kepada Panglima Tertinggi bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah siap sejak tahun 2026 untuk memikul beban tugas dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Penganugerahan lima pejabat negara sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir dan pemberian tiga brevet kehormatan berlangsung dalam rangkaian Latihan Terintegrasi TNI 2026. Dalam sumber yang tersedia, Menteri Pertahanan mengaitkan hasil latihan tersebut dengan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi.

