HEADLINNEWS.ID –
Penanganan kekeringan di Jawa Tengah dinilai harus mengedepankan pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan distribusi bantuan saat musim kemarau.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengatakan pemerintah perlu mempercepat berbagai program yang mampu menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah yang setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan.
Menurutnya, pembangunan embung, sumur dalam, jaringan perpipaan air bersih, rehabilitasi kawasan resapan, hingga konservasi daerah hulu merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan. Upaya tersebut diyakini dapat memperkuat ketahanan air sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat.
“Distribusi air bersih memang harus terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan. Namun yang lebih penting adalah menghadirkan solusi permanen melalui pembangunan embung, peningkatan jaringan air bersih, perlindungan daerah resapan, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya bantuan saat kemarau datang,” ujar Setya.
Ia menilai penyelesaian persoalan kekeringan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, PDAM, hingga pemerintah desa harus menyelaraskan program agar pembangunan infrastruktur air berjalan efektif.
Selain memperkuat sarana penyediaan air bersih, Setya juga mendorong peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam menghadapi dampak musim kemarau. Menurutnya, sinergi yang baik akan mempercepat penanganan sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Ia mengingatkan bahwa kekeringan tidak hanya menghambat akses masyarakat terhadap air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor kesehatan, pertanian, peternakan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.
“Kita harus memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih. Pelayanan dasar harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum dampaknya meluas terhadap kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Jawa Tengah, lanjut Setya, akan terus mengawal kebijakan anggaran dan pelaksanaan program mitigasi bencana hidrometeorologi agar lebih berorientasi pada pencegahan. Ia menilai perubahan iklim menuntut pemerintah memperkuat strategi adaptasi melalui pembangunan infrastruktur air yang tangguh, sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air.
“Kekeringan akan terus menjadi tantangan di masa depan. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti pada distribusi air bersih semata. Kita harus membangun sistem yang mampu menjamin ketahanan air bagi masyarakat, terutama di daerah yang setiap tahun terdampak kekeringan.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci agar Jawa Tengah semakin tangguh menghadapi perubahan iklim,” pungkasnya.
