HEADLINNEWS.ID – PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPPAPMD), digelar kegiatan Penguatan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pendopo Kabupaten Purworejo, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Posyandu, Menguatkan Pelayanan Dasar, dan Menyejahterakan Masyarakat” tersebut diikuti sekitar 510 peserta yang terdiri atas Ketua Posyandu tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Purworejo.
Acara dibuka oleh Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, didampingi Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Purworejo Raja Tifal Mazzaya Izzati, serta dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Ray Franc Roi Azis.
Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti menegaskan bahwa Posyandu kini telah berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu memberikan berbagai layanan dasar kepada masyarakat. Perannya kini semakin strategis dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Bupati, transformasi tersebut sejalan dengan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Ia berharap seluruh kader Posyandu dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.
“Semoga kegiatan ini menjadi semangat baru bagi seluruh kader untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menilai kader Posyandu dan PKK memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, berbagai informasi yang dihimpun para kader di lapangan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga, termasuk dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kader Posyandu memiliki kapasitas dan kekuatan besar untuk membantu pemerintah. Mereka mengetahui langsung kondisi masyarakat sehingga informasi yang disampaikan menjadi dasar yang sangat berharga dalam menyusun program yang tepat sasaran,” ungkap Dion.
Melalui penguatan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap pelayanan dasar dapat semakin merata, kualitas hidup masyarakat meningkat, serta berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara lebih efektif melalui kolaborasi antara pemerintah dan para kader Posyandu.
