HEADLINNEWS.ID – Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana Resmiwara atau Herry Dahana, mengajak masyarakat mengawal pembangunan nasional untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Herry Dahana menyampaikan pandangannya dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/6/2026). Ia menilai pembangunan nasional membutuhkan dukungan publik, kritik objektif, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Herry, kemajuan negara tidak hanya ditentukan oleh kritik terhadap pemerintah, tetapi juga kemampuan masyarakat memberikan masukan dan ikut mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Herry.
Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu mengatakan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga persoalan ketahanan pangan.
Ia menilai Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan, kesehatan, serta kemampuan bersaing agar mampu menghadapi perubahan global.
Dalam pernyataannya, Herry juga menyoroti visi Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, sejumlah program pemerintah perlu dikawal agar berjalan sesuai tujuan.
Ia menyebut sektor ketahanan pangan, pendidikan, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas generasi muda sebagai bidang yang perlu mendapatkan perhatian.
Herry turut membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program pemerintah. Ia mengatakan adanya perbedaan pandangan publik terhadap program tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Menurut dia, penilaian terhadap kebijakan publik harus dilakukan berdasarkan tujuan program, mekanisme pelaksanaan, hasil, serta data yang tersedia.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia,” katanya.
Herry menjelaskan program makan sekolah telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan.
Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat mendukung kesehatan, kesiapan belajar, kualitas pendidikan, serta keterlibatan sektor pertanian lokal.
Herry juga mengutip laporan World Food Programme yang menyebut sekitar 466 juta anak di 107 negara menerima manfaat program makan sekolah.
Meski mendukung pelaksanaan program, Herry menekankan keberhasilan MBG bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi anggaran, ketepatan sasaran, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan.
“Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting. Bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa,” ujar Herry.
Herry menegaskan dukungan terhadap pemerintah tidak berarti mengabaikan kekurangan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kritik tetap diperlukan selama disampaikan secara objektif dan bertujuan memperbaiki kebijakan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan serta menghindari konflik yang dapat menghambat proses pembangunan.
“Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan. Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia,” kata Herry.
Pernyataan Herry Dahana menempatkan pengawalan kebijakan publik sebagai bagian dari proses demokrasi, terutama terhadap program pemerintah yang memiliki dampak luas seperti MBG.
Namun, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk distribusi, kualitas makanan, pengawasan anggaran, dan mekanisme evaluasi.
Dorongan agar masyarakat memberikan kritik objektif juga menunjukkan adanya kebutuhan menjaga keseimbangan antara dukungan politik dan fungsi kontrol publik terhadap pemerintah.
Tantangan utama pemerintah bukan hanya mempertahankan dukungan terhadap program pembangunan, tetapi memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat.
