HEADLINNEWS.ID – Dar Edi Yoga, salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, menilai perayaan HUT ke-81 TNI yang berlangsung sederhana perlu diikuti perubahan pola kegiatan kedinasan di seluruh satuan. Ia menyoroti kebiasaan penyambutan pimpinan dengan seremoni dan jamuan berlebihan serta meminta efisiensi anggaran diterapkan hingga tingkat pelaksana.
Menurut Dar Edi Yoga, kesederhanaan yang ditunjukkan dalam peringatan hari jadi TNI seharusnya menjadi acuan bagi satuan utama hingga unit terkecil. Penerapannya tidak hanya menyangkut perayaan institusi, tetapi juga kegiatan kedinasan, kunjungan pimpinan, rapat koordinasi, dan peresmian proyek pemerintah.
Ia menilai budaya feodal masih tercermin dalam kebiasaan menyambut kedatangan pimpinan dengan kemegahan, penampilan khusus, rangkaian acara seremonial, serta penyediaan konsumsi yang tidak proporsional.
“Sudah saatnya kita menghapus budaya feodal dalam birokrasi dan institusi negara. Pimpinan tidak perlu disambut dengan kemegahan seolah-olah kedatangannya merupakan peristiwa luar biasa. Penghormatan kepada pimpinan tidak harus diwujudkan melalui seremoni yang menghabiskan anggaran,” kata Dar Edi Yoga, Sabtu (10/10/2026).
Ia berpendapat, kunjungan pimpinan semestinya lebih diarahkan pada pemeriksaan kondisi lapangan, evaluasi kinerja, dan penyelesaian persoalan yang dihadapi satuan. Persiapan penyambutan yang melibatkan personel dan biaya, menurutnya, berisiko mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang perlu dituntaskan.
“Pimpinan datang untuk melihat kondisi sebenarnya, mendengar persoalan, dan memastikan pekerjaan berjalan baik. Jangan sampai yang dipersiapkan justru panggung, sambutan, dan jamuan, sementara persoalan nyata di lapangan tidak terselesaikan,” ujarnya.
Dar Edi Yoga meminta pola kegiatan tersebut diterapkan secara konsisten, mulai dari markas besar hingga satuan terkecil. Ia menilai arahan efisiensi perlu tercermin dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya menjadi instruksi di tingkat pimpinan.
Sorotan serupa disampaikannya terhadap penyelenggaraan peresmian proyek pemerintah. Menurut dia, kehadiran langsung Presiden tidak harus menjadi syarat bagi setiap kegiatan peresmian. Untuk proyek yang memungkinkan, acara dapat dilaksanakan secara hybrid atau melalui konferensi video.
“Tidak semua proyek harus diresmikan langsung oleh Presiden. Jika bisa dilakukan secara hybrid, mengapa harus mengeluarkan anggaran besar untuk sebuah seremoni? Kehadiran Presiden sebaiknya diprioritaskan untuk agenda yang benar-benar strategis,” kata Dar Edi Yoga.
Ia juga meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi mempertimbangkan urgensi acara, manfaat, serta biaya sebelum mengundang Presiden atau pejabat tinggi. Menurutnya, kehadiran kepala negara dalam sebuah kegiatan tidak seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan acara tersebut.
Dar Edi Yoga mengaitkan pandangannya dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidato tersebut, Prabowo menekankan pengurangan pengeluaran yang dinilai tidak efisien, termasuk anggaran untuk peringatan hari jadi kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai kegiatan seremonial.
“Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” demikian pernyataan Presiden sebagaimana dikutip dalam materi sumber.
Bagi Dar Edi Yoga, pembatasan pengeluaran seremonial tidak berarti menghilangkan penghormatan kepada pimpinan. Ia menilai penghormatan dapat diberikan melalui integritas, keteladanan, profesionalisme, dan hasil kerja, bukan melalui kemewahan acara penyambutan.
Ia mengingatkan bahwa pola hubungan atasan dan bawahan yang terlalu berorientasi pada penyambutan dapat membuat persiapan acara mengambil perhatian dari tugas utama. Karena itu, ia mendorong perubahan kebiasaan dalam birokrasi dan institusi negara agar kegiatan kedinasan lebih berpusat pada pekerjaan dan penyelesaian masalah.
Dar Edi Yoga turut meminta agar semangat efisiensi diterapkan pada berbagai kegiatan, mulai dari peringatan hari jadi institusi, kunjungan pejabat, rapat koordinasi, hingga peresmian proyek. Ia menekankan perlunya pertimbangan yang jelas atas setiap pengeluaran yang menggunakan anggaran negara.
Latar Belakang
Pernyataan Dar Edi Yoga berangkat dari dua persoalan yang ia kaitkan: kesederhanaan perayaan HUT ke-81 TNI dan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial di lingkungan birokrasi. Ia menilai praktik efisiensi perlu dijalankan secara konsisten, termasuk ketika pimpinan mengunjungi satuan atau pejabat menghadiri peresmian proyek.
Dalam pandangannya, kegiatan kedinasan seharusnya berfokus pada substansi pekerjaan. Kunjungan pimpinan, misalnya, digunakan untuk melihat keadaan sebenarnya, mendengar persoalan yang dihadapi personel, serta mengevaluasi kinerja. Ia mempersoalkan persiapan penyambutan yang melibatkan panggung, sambutan, jamuan, dan pengerahan personel apabila kegiatan tersebut mengalihkan perhatian dari persoalan lapangan.
Gagasan serupa ia kaitkan dengan arahan Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026. Presiden, menurut kutipan dalam materi sumber, meminta pengeluaran yang tidak efisien dikurangi, termasuk anggaran perayaan ulang tahun kementerian dan kegiatan seremonial lainnya.
Dar Edi Yoga kemudian memperluas penerapan prinsip tersebut ke kegiatan yang melibatkan Presiden. Ia berpendapat peresmian proyek tertentu dapat dilakukan secara hybrid atau melalui konferensi video apabila kehadiran langsung tidak diperlukan. Dengan begitu, pertimbangan mengenai urgensi, manfaat, dan biaya menjadi bagian dari keputusan penyelenggaraan acara.
Namun, materi sumber tidak memuat data anggaran perayaan HUT ke-81 TNI, biaya penyambutan kunjungan pimpinan, ataupun pengeluaran untuk peresmian proyek. Karena itu, penilaian Dar Edi Yoga dalam materi ini terutama merupakan pandangan mengenai pola kegiatan dan efisiensi, bukan pengukuran terhadap besaran pengeluaran seremonial yang telah terjadi.
Pernyataan Dar Edi Yoga menempatkan efisiensi anggaran dan budaya kerja sebagai dua persoalan yang saling berkaitan. Kritiknya tidak berhenti pada kemegahan perayaan institusi, tetapi juga menyasar cara satuan mempersiapkan kedatangan pimpinan dan menyelenggarakan kegiatan resmi. Dalam kerangka tersebut, ukuran efisiensi tidak cukup dilihat dari sederhana atau meriahnya sebuah acara, tetapi juga perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan tujuan kegiatan.
Meski demikian, materi sumber belum menyediakan angka pengeluaran maupun perbandingan biaya sebelum dan sesudah penerapan pola kegiatan yang lebih sederhana. Tidak tersedia pula rincian mengenai satuan yang telah menjalankan praktik tersebut atau hasil evaluasi terhadap penerapannya. Oleh sebab itu, belum ada dasar dalam materi ini untuk menyimpulkan besarnya penghematan yang dapat diperoleh atau seberapa luas persoalan yang disorot benar-benar terjadi.
Usulan penggunaan konferensi video untuk peresmian proyek juga disampaikan sebagai pandangan Dar Edi Yoga. Materi sumber tidak merinci proyek yang dapat diresmikan dengan cara tersebut atau kriteria untuk menentukan kapan kehadiran langsung Presiden diperlukan. Aspek urgensi dan manfaat tetap menjadi pertimbangan yang menurutnya harus diperhitungkan sebelum sebuah acara diselenggarakan.
Dengan demikian, pemberitaan mengenai kritik tersebut perlu membedakan pendapat narasumber dari fakta yang telah diverifikasi secara independen. Konfirmasi kepada TNI mengenai pelaksanaan perayaan HUT ke-81, pola penyambutan pimpinan, dan penerapan efisiensi di satuan akan membantu memberikan gambaran yang lebih berimbang. Data tentang alokasi serta realisasi anggaran kegiatan seremonial juga diperlukan untuk menguji persoalan pemborosan yang disorot, tanpa menganggap seluruh seremoni sebagai pengeluaran yang tidak efisien.
