HEADLINNEWS.ID – Dalam tradisi sosialis, memberi makan anak bukan urusan amal, melainkan tanggung jawab kolektif negara. Gagasannya sederhana: anak yang lapar tidak bisa belajar, dan bangsa yang anak-anaknya kurang gizi tidak akan pernah benar-benar merdeka. Banyak negara dengan haluan sosialis maupun sosial demokrat telah mempraktikkan gagasan ini, dengan hasil dan tantangan yang berbeda-beda.
Kuba adalah contoh yang paling sering disebut. Sejak awal 1960-an, negara itu menjalankan sistem jatah pangan bersubsidi melalui buku jatah (libreta) yang menjangkau setiap keluarga, dengan perhatian khusus pada anak-anak.
Di bawah embargo dan, kini, blokade energi Amerika Serikat, pasokan pangan Kuba memang kerap tersendat. Namun, prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas makanan rakyatnya tetap dipertahankan sebagai bagian dari daya tahan revolusinya.
Tiongkok menempuh jalan yang lebih bertahap. Sejak 2011, pemerintah pusat menjalankan program peningkatan gizi bagi siswa wajib belajar di daerah pedesaan, dengan subsidi makan harian yang ditanggung negara bagi puluhan juta siswa.
Program ini dijalankan bersamaan dengan dorongan pembangunan desa, sehingga perbaikan gizi anak berjalan seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Di Eropa Utara, tradisi sosial demokrat melahirkan model universal. Finlandia menyediakan makan siang gratis bagi seluruh siswa sekolah dasar dan menengah sejak 1948, dan Swedia mengikuti dengan sistem serupa.
Di sana, makan di sekolah tidak dibedakan antara anak kaya dan anak miskin karena yang dijamin adalah haknya, bukan status ekonominya. Model ini kerap dirujuk sebagai salah satu fondasi kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Nordik.
Perbandingan tersebut memberi dua pelajaran. Pertama, negara-negara tersebut memperlakukan makan anak sebagai hak universal yang dijamin negara.
Kedua, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas negara dalam mengelola pasokan, mutu, dan pengawasan. Kekurangan pasokan di Kuba dan tantangan menjangkau desa-desa terpencil di Tiongkok menunjukkan bahwa niat ideologis yang baik belum cukup tanpa tata kelola yang kuat.
Indonesia sesungguhnya memiliki akar pemikiran yang sama. Pembukaan UUD 1945 menugaskan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Gagasan sosialisme Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa juga menempatkan negara sebagai pelayan rakyat.
Dalam kerangka itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibaca sebagai bagian dari tradisi tersebut, meskipun pelaksanaannya masih diwarnai berbagai persoalan, mulai dari regulasi yang menyusul hingga kasus keracunan yang ramai dibicarakan publik.
Untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam, Damera Press bersama LPPM UPNVJ Press menerbitkan buku Kondisi Sosial atas Praktik MBG: Antara Mitos Medsos dan Realitas pada September 2026.
Buku ini merupakan salah satu bunga rampai akademik awal yang mengkaji MBG secara lintas disiplin. Sampul belakangnya menegaskan bahwa MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang dan program universal, bukan sekadar urusan teknis anggaran.
Isinya menyentuh sejumlah persoalan yang menentukan apakah negara benar-benar hadir.
Diani Sadiawati dan Edward Benedictus Roring menyoroti regulasi yang disusun setelah masalah muncul, sementara Purwanto Widodo mencatat keluhan siswa dan guru di Jakarta dan Bekasi mengenai mutu makanan.
Dr. Alfatih S. Manggabarani membahas digitalisasi pengawasan, sedangkan Prof. Dianwicaksih Arieftiara mengaitkan MBG dengan ekonomi sirkular sebagai bela negara.
Buku tersebut ditutup dengan artikel Rémy Herrera, peneliti CNRS Prancis, mengenai bagaimana Kuba mampu bertahan menghadapi blokade.
Argumen ekonomi yang paling dekat dengan semangat universalisme datang dari Dr. Fachru Nofrian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, ekonom, sekaligus Sekjen Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI).
Dalam bab “Inflasi dengan dan tanpa Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia Periode 2023–2025”, Fachru membaca MBG sebagai program ekonomi berskala besar yang menambah permintaan agregat dan pendapatan masyarakat.
Temuan awalnya menunjukkan bahwa harga bahan pangan cenderung lebih stabil. Ia berargumen bahwa pendekatan universal lebih tepat daripada program bersasaran, karena data penerima kerap meleset dan membuat sebagian anak yang berhak justru tertinggal.
“Makan anak sekolah itu hak, bukan belas kasihan. Negara-negara yang serius membangun manusianya memperlakukannya sebagai investasi bersama,” ujar Fachru.
Sebagai Sekjen LPPI, ia menambahkan bahwa MBG juga menyangkut nasib pekerja, mulai dari petani dan pemasok hingga pekerja dapur. Karena itu, keberlanjutan program harus dikawal dengan data, bukan slogan. Ia mengakui temuan mengenai inflasi tersebut masih perlu diuji lebih lanjut melalui analisis ekonometrik.
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa cita-cita negara yang melayani rakyat hanya dapat bertahan apabila ditopang tata kelola yang kuat dan pengetahuan yang jujur. Para penulis sendiri menyebut buku ini sebagai penelitian awal yang masih perlu disempurnakan.
Karena itu, buku ini menarik untuk didiskusikan lebih luas oleh publik, akademisi, dan pengambil kebijakan. Dari sana, diharapkan lahir kajian ilmiah yang lebih komprehensif sebagai bekal bagi negara untuk menjalankan program MBG dan melayani rakyatnya dengan lebih baik.
