HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah posisi strategis, termasuk Menteri Luar Negeri, Menko Polkam, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kapolri. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai perombakan itu berkaitan dengan penegasan posisi politik Prabowo dalam pemerintahannya.
Hanta Yuda menilai perubahan nomenklatur dan rotasi pejabat pada sejumlah posisi penting menjadi bagian dari upaya Prabowo menyusun kekuatan politiknya sendiri. Dalam analisisnya, ia mengaitkan langkah tersebut dengan berkurangnya ketergantungan pemerintahan Prabowo terhadap figur-figur yang lekat dengan pemerintahan sebelumnya, termasuk Joko Widodo.
Dalam reshuffle tersebut, Sugiono digantikan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Dudung Abdurachman menempati posisi Menko Polkam, sedangkan jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya dipegang Dudung berpindah kepada Listyo Sigit Prabowo.
Pada saat yang sama, Listyo Sigit meninggalkan posisi Kapolri dan digantikan Suyudi Ario Seto. Komjen Pol Wahyu Hadiningrat ditunjuk sebagai Wakapolri.
Hanta Yuda juga menyoroti penempatan Listyo Sigit di KSP dan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Menurut dia, susunan tersebut berkaitan dengan penataan posisi strategis di sekitar Presiden serta penempatan figur yang dinilainya loyal langsung kepada instruksi presiden.
Dalam analisis yang sama, Hanta menyebut konsolidasi kekuatan Prabowo di parlemen dan koalisi pemerintahan semakin matang. Ia menilai kebutuhan akomodatif terhadap Jokowi dalam pemerintahan Prabowo juga semakin menipis.
Hanta mengatakan perubahan itu dilakukan secara halus tanpa menciptakan polarisasi baru di internal koalisi pemerintahan. Ia mengaitkan evaluasi dan reshuffle dengan pelaksanaan program pemerintahan Prabowo.
Penilaian bahwa reshuffle ketujuh menandai berkurangnya pengaruh Jokowi merupakan analisis Hanta Yuda, bukan fakta yang dapat ditulis sebagai kesimpulan objektif. Bahan sumber hanya memuat satu sudut pandang sehingga klaim mengenai motif politik reshuffle dan tingkat pengaruh Jokowi perlu diverifikasi serta dilengkapi tanggapan pihak terkait sebelum tayang.
