HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Sebanyak 80,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahannya. Temuan tersebut tercatat dalam survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dilakukan pada 8–20 September 2026.
Dalam rilis LKPI tertanggal 24 September 2026, sebanyak 14,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo, sedangkan 4,9 persen tidak memberikan jawaban.
Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik untuk masa jabatan 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Catatan mengenai tanggal pelantikan tersebut juga sesuai dengan laporan ANTARA saat keduanya resmi menjabat.
Selain kepuasan, LKPI mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo. Hasilnya, 82,1 persen responden menyatakan percaya kepada Prabowo, 12,8 persen tidak percaya, dan 5,1 persen tidak memberikan jawaban.
Penilaian responden terhadap kinerja pemerintah berbeda pada sejumlah bidang kebijakan. Pada sektor ekonomi, misalnya, tingkat kepuasan tercatat 52,8 persen.
Sebanyak 41,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap sektor ekonomi, sementara 5,7 persen tidak memberikan jawaban.
Untuk eksekusi, keberanian, dan keberpihakan pemerintah terhadap program-program kerakyatan, sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas. Sebanyak 16,7 persen tidak puas dan 4,2 persen tidak memberikan jawaban.
Pada aspek politik, LKPI mencatat 65,9 persen responden menyatakan nyaman dan menilai kondisi politik Indonesia baik. Sebanyak 16,3 persen menilai kondisi tersebut patut diapresiasi.
Sementara itu, 14,9 persen responden menyatakan membutuhkan oposisi dan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.
Survei tersebut juga mengukur penilaian masyarakat terhadap kunjungan luar negeri Presiden dan strategi diplomasi yang dikaitkan dengan upaya membenahi sektor ekonomi.
Sebanyak 82,4 persen responden menyatakan yakin Prabowo mampu menjalankan strategi tersebut. Sebanyak 8,9 persen menyatakan tidak yakin, sedangkan 8,7 persen tidak memberikan jawaban.
Pada sektor pemberantasan korupsi, 81,3 persen responden menyatakan puas terhadap langkah yang dijalankan Presiden Prabowo. Sebanyak 16,4 persen menyatakan tidak puas dan 2,3 persen tidak memberikan jawaban.
Sementara dalam aspek demokratisasi dan kebebasan berpendapat, tingkat kepuasan tercatat 80,1 persen. Sebanyak 11,8 persen menyatakan tidak puas dan 8,1 persen tidak memberikan jawaban.
Pada aspek penanganan kemiskinan, sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 11,7 persen tidak puas dan 9,2 persen tidak memberikan jawaban.
Adapun tingkat kepuasan terhadap program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial tercatat 71,8 persen. Sebanyak 25,3 persen responden menyatakan tidak puas dan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.
Berbeda dengan sejumlah indikator tersebut, penilaian terhadap stabilitas harga dan kenaikan harga bahan pokok lebih terbagi.
Sebanyak 51,6 persen responden menyatakan puas, sedangkan 40,8 persen tidak puas. Sebanyak 7,6 persen tidak memberikan jawaban.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga menjadi salah satu program yang diukur dalam survei LKPI.
Sebanyak 69,8 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan MBG. Sebanyak 27,5 persen tidak puas dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Ketika ditanya mengenai keberlanjutan program, 71,8 persen responden menyatakan MBG perlu dilanjutkan.
Sebanyak 17,4 persen berpandangan program tersebut perlu dievaluasi, sedangkan 8,1 persen meminta MBG dihentikan. Sebanyak 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Dengan demikian, dalam data LKPI, tingkat persetujuan untuk melanjutkan MBG lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap pelaksanaannya.
Selain mengevaluasi kinerja pemerintahan, survei LKPI memotret preferensi politik menjelang Pemilu 2029, termasuk pilihan terhadap partai politik.
Dalam pengukuran tersebut, Gerindra memperoleh 17,3 persen, PDIP 16,8 persen, NasDem 7,3 persen, PKB 6,2 persen, Golkar 6,1 persen, PKS 5,5 persen, PAN 4,3 persen, PSI 4,3 persen, dan Demokrat 4,1 persen.
Kelompok partai lainnya yang disebut LKPI sebagai gabungan partai di luar parlemen memperoleh 5,6 persen. Sementara 22,5 persen responden tidak memberikan jawaban.
Angka tersebut merupakan gambaran pilihan responden ketika survei dilakukan pada September 2026. Dengan masih adanya 22,5 persen responden yang tidak memberikan jawaban, rilis LKPI mencatat bahwa sebagian responden belum memberikan pilihan dalam pertanyaan mengenai partai politik.
LKPI juga mengukur tingkat popularitas sejumlah tokoh politik yang disebut berpotensi terkait dengan kontestasi politik menuju 2029.
Dalam pengukuran tersebut, Prabowo Subianto tercatat 94,7 persen, Gibran Rakabuming Raka 91,2 persen, Anies Baswedan 90,01 persen, KDM 89,4 persen, Pramono Anung 88,3 persen, AHY 87,56 persen, Puan Maharani 87,51 persen, Muhaimin Iskandar 84,14 persen, Bahlil Lahadalia 76,48 persen, Zulkifli Hasan 59,74 persen, dan Surya Paloh 53,94 persen.
Kategori lainnya tercatat 18,11 persen.
LKPI menegaskan angka tersebut merupakan ukuran popularitas dan tidak dapat disamakan secara langsung dengan elektabilitas atau pilihan politik dalam pemilu.
Dalam pengukuran elektabilitas tokoh yang dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin nasional pada 2029, Prabowo tercatat 35,5 persen dan Gibran 9,2 persen.
Pramono Anung tercatat 10,4 persen, Anies Baswedan 8,7 persen, Puan Maharani 6,5 persen, AHY 5,6 persen, KDM 3,8 persen, Bahlil Lahadalia 3,3 persen, serta Muhaimin Iskandar 2,6 persen.
Sementara kategori lainnya tercatat 1,69 persen dan 12,71 persen responden tidak memberikan jawaban.
LKPI menyebut angka tersebut merupakan potret preferensi responden ketika survei dilakukan pada 8–20 September 2026. Angka itu bukan prediksi hasil Pemilu 2029.
Dari sisi metodologi, LKPI menyebut survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 3,1 persen.
LKPI dalam bagian metodologinya menyebut survei melibatkan 1.246 responden yang tersebar di 36 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan panggilan telepon yang dipandu pewawancara.
Untuk wawancara melalui telepon seluler, LKPI menyebut tingkat kontak mencapai 35,6 persen dengan tingkat respons 33,1 persen. Sementara wawancara tatap muka mencapai 64,4 persen dengan tingkat respons 58,3 persen.
Dalam bagian awal rilis, LKPI menyebut survei dilakukan terhadap 1.400 responden di seluruh wilayah Indonesia. Sementara pada bagian metodologi disebut jumlah responden 1.246 orang di 36 provinsi.
Perbedaan jumlah responden tersebut merupakan bagian dari keterangan rilis yang perlu dikonfirmasi kepada LKPI sebelum digunakan sebagai keterangan metodologis final.
LKPI menyatakan lembaga tersebut bergerak dalam bidang riset dan konsultasi strategis, antara lain survei opini publik, analisis kebijakan, serta kajian ekonomi dan geopolitik nasional.
Secara keseluruhan, rilis LKPI menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden berada pada 80,7 persen dan tingkat kepercayaan terhadap Prabowo mencapai 82,1 persen. Pada sejumlah bidang lain, tingkat kepuasan yang disebut dalam survei berada di atas 70 persen, antara lain pemberantasan korupsi, demokratisasi, penanganan kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan maupun keberlanjutan MBG.
Di sisi lain, tingkat kepuasan terhadap sektor ekonomi tercatat 52,8 persen, sedangkan kepuasan terhadap stabilitas harga dan kenaikan harga bahan pokok sebesar 51,6 persen.
Untuk dinamika politik menuju 2029, data yang dirilis LKPI merupakan hasil pengukuran pada 8–20 September 2026. Angka-angka tersebut mencerminkan preferensi responden pada periode survei dan bukan hasil akhir maupun prediksi Pemilu 2029.
