HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berkoordinasi dengan Danantara untuk membenahi PT PLN (Persero). Organisasi itu juga meminta pemerintah mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris PLN.
Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay menyampaikan dukungan tersebut di Jakarta, Sabtu (11/7/2026), menyusul sorotan terhadap dugaan persoalan tata kelola pengadaan batu bara yang menjadi salah satu komponen dalam sistem kelistrikan nasional.
Menurut Frans, pembenahan di tubuh PLN perlu disertai penguatan transparansi, profesionalisme, dan sistem pengawasan. Ia menilai evaluasi terhadap tata kelola internal perusahaan diperlukan di tengah berbagai persoalan kelistrikan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Bara JP mendukung Menteri ESDM Bahlil untuk berkoordinasi dengan Danantara dalam melakukan bersih-bersih di tubuh PLN,” kata Frans.
Ia juga menyatakan langkah Menteri ESDM yang membuka ruang pemeriksaan terhadap dugaan persoalan pengadaan batu bara perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Jika ada dugaan penyimpangan, harus ditindaklanjuti secara transparan sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Selain itu, Bara JP meminta pemerintah mengevaluasi direksi dan komisaris PLN untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Jika ada pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan baik atau terlibat dalam pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Frans.
Bara JP menilai dukungan terhadap pembenahan PLN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh aparat dan pejabat negara melakukan koreksi terhadap institusi masing-masing apabila ditemukan dugaan penyimpangan. Dalam arahannya, Presiden juga menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi pihak yang terindikasi melanggar hukum.
Pernyataan Bara JP menempatkan isu pembenahan tata kelola PLN sebagai fokus utama, khususnya terkait dugaan persoalan pengadaan batu bara dan evaluasi terhadap jajaran direksi serta komisaris. Dalam data sumber, dukungan tersebut dikaitkan dengan koordinasi Kementerian ESDM dan Danantara serta arahan Presiden Prabowo mengenai penanganan dugaan penyimpangan di institusi negara. Namun, data yang tersedia hanya memuat pernyataan sikap Bara JP dan tidak memuat hasil pemeriksaan maupun keputusan resmi pemerintah terkait evaluasi direksi dan komisaris PLN.
