HEADLINNEWS.ID – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mendesak pemerintah membuka akses bantuan internasional untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Desakan itu tertuang dalam seruan pastoral berjudul Selamatkan Kehidupan, Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang dirilis Senin, 12 Oktober 2026 WIB.
Seruan tersebut ditandatangani Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Darwin Darmawan.
PGI meminta pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah cepat, serius, dan terkoordinasi dengan mengerahkan sumber daya serta personel yang memadai. PGI menyebut kerja sama lintas wilayah dan dukungan internasional perlu dibuka apabila diperlukan untuk mempercepat penanganan.
Dalam seruannya PGI menegaskan, keselamatan masyarakat dan perlindungan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
PGI juga meminta pemerintah daerah meningkatkan layanan bagi warga terdampak. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas.
Pada poin ketiga, PGI mendorong aparat hukum bertindak tegas mengusut dan menangkap pihak maupun perusahaan yang berkontribusi pada kebakaran di Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain. PGI menulis, pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar kebakaran tidak berulang.
PGI meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah negara tetangga. PGI menilai persoalan lintas batas negara itu menuntut tanggung jawab bersama, keterbukaan, dan tindakan nyata demi melindungi kehidupan masyarakat di Asia Tenggara.
Di poin terakhir, PGI mendorong gereja menunjukkan solidaritas dan pelayanan kepada korban karhutla. Pelayanan hendaknya diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa membedakan agama, suku, maupun status sosial, kata PGI.
Seruan PGI menempatkan karhutla bukan hanya sebagai bencana lingkungan domestik, tetapi sebagai persoalan lintas batas yang berdampak pada kawasan Asia Tenggara. Desakan membuka bantuan internasional mengindikasikan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pemadaman di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.
Permintaan penegakan hukum terhadap pihak dan perusahaan yang diduga berkontribusi menegaskan dimensi akuntabilitas dalam rantai kejadian karhutla. Di sisi lain, penekanan pada layanan bagi warga terdampak dan kelompok rentan serta solidaritas gereja tanpa membedakan latar belakang menunjukkan dampak kemanusiaan yang meluas dari kebakaran tersebut.
