HEADLINNEWS.ID – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menghadapi tantangan tata kelola ketika mengelola aset BUMN dalam skala besar, menurut tulisan Arief Poyuono. Dalam tulisannya, Arief membandingkan model Danantara dengan Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia, sekaligus mengangkat kasus 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB sebagai contoh risiko pengelolaan dana negara.
Arief menulis Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund atau SWF yang mengelola aset strategis negara, termasuk tujuh BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina. Ia menyebut Danantara juga diarahkan untuk mendukung investasi di sektor seperti hilirisasi nikel dan energi terbarukan.
Dalam tulisan tersebut, Arief menyebut pembentukan Danantara menandai perubahan dalam pengelolaan aset BUMN. Ia mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan menyebut aset yang dikelola Danantara bernilai lebih dari US$900 miliar.
Arief membandingkan pendekatan Danantara dengan Temasek yang didirikan Singapura pada 1974. Ia menyebut Temasek mengelola aset S$389 miliar per 31 Maret 2024 dan memiliki portofolio di sejumlah sektor, antara lain transportasi dan industri, layanan keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, konsumen dan real estat, serta ilmu hayati dan agropangan.
Menurut Arief, pemisahan Temasek dari Kementerian Keuangan Singapura menjadi salah satu aspek yang relevan untuk diperhatikan dalam tata kelola Danantara. Ia menilai independensi pengambilan keputusan investasi, audit, manajemen risiko, dan orientasi investasi jangka panjang merupakan unsur yang perlu diperhatikan.
Arief juga menempatkan Khazanah Nasional Berhad sebagai pembanding lain bagi Danantara. Dalam tulisannya, Khazanah disebut mengelola aset penting pemerintah Malaysia dan melakukan investasi strategis, termasuk melalui perusahaan patungan dengan perusahaan dari China dan Jepang.
Di sisi lain, Arief mengangkat kasus 1MDB sebagai contoh risiko ketika pengelolaan SWF menghadapi persoalan transparansi dan intervensi pemerintah. Ia menulis 1MDB dibentuk pada 2009 oleh Kementerian Keuangan Malaysia dan kemudian menghadapi persoalan utang, korupsi, pencucian uang, serta masalah pengawasan.
Tulisan itu juga membahas kasus Keppel Offshore & Marine atau Keppel O&M di Singapura. Arief menyebut perusahaan tersebut membayar denda US$422,2 juta kepada otoritas Brasil, Amerika Serikat, dan Singapura dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut.
Selain tata kelola, Arief menyoroti dampak restrukturisasi terhadap pekerja. Ia merujuk pada proses divestasi perusahaan pembangkit listrik Singapura yang dimiliki Temasek dan menyebut adanya komunikasi dengan Serikat Pekerja Listrik dan Gas serta kesepakatan mengenai kompensasi dan pelatihan ulang pekerja jika terjadi restrukturisasi.
Arief kemudian mengaitkan pengelolaan Danantara dengan Prinsip Santiago yang ditetapkan International Forum of Sovereign Wealth Funds pada 2007. Menurut dia, prinsip tersebut dapat menjadi pedoman mengenai tata kelola, manajemen risiko, kebijakan investasi, dan pengungkapan informasi.
Dalam tulisannya, Arief juga menyebut SWF dapat bergerak dari investasi yang berorientasi pada imbal hasil finansial hingga investasi yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara. Karena itu, ia menilai pengelolaan aset negara perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan finansial dan kepentingan strategis.
Arief memperkirakan SWF yang tidak lagi bergantung pada pendapatan karbon akan semakin banyak muncul, khususnya di Asia. Ia mengaitkan tren tersebut dengan upaya negara mengurangi ketergantungan anggaran terhadap BUMN sambil mempertahankan kendali strategis atas aset negara.
Pada bagian akhir tulisannya, Arief menyebut Danantara menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi campur tangan politik, penolakan pemangku kepentingan lama, serta kebutuhan terhadap kerangka hukum dan tata kelola yang kuat. Ia menilai pengalaman Temasek, Khazanah, dan 1MDB dapat menjadi pembanding dalam melihat arah pengelolaan Danantara.
Tulisan Arief menempatkan tata kelola sebagai isu utama dalam pengelolaan Danantara. Perbandingan dengan Temasek, Khazanah, Keppel O&M, dan 1MDB menunjukkan bahwa sumber memandang transparansi, independensi, pengawasan, manajemen risiko, dan perlindungan pekerja sebagai bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi aset BUMN.
Namun, sebagian besar penilaian mengenai keberhasilan model tertentu dan risiko yang mungkin dihadapi Danantara merupakan pandangan penulis dalam tulisan tersebut. Data sumber belum menyediakan verifikasi independen atau tanggapan dari Danantara, pemerintah Indonesia, Temasek, Khazanah, maupun pihak lain yang disebut.
