HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Upaya penegakan hukum tim Kortas Tipikor Polri di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah memicu ketegangan antar-institusi sipil dan militer. Tim kepolisian mendapati rumah sang jaksa di kawasan Kebayoran Baru telah dikawal ketat oleh personel bersenjata tanpa koordinasi formal.
Tim kepolisian mendatangi rumah tersebut pada 8 Juli 2026 untuk mengusut keterlibatan Febrie dalam skandal korupsi batu bara PLTU. Setibanya di lokasi, mereka mendapati area tersebut dijaga ketat oleh personel Polisi Militer Angkatan Darat. Polri menegaskan tidak pernah menjalin komunikasi atau melibatkan unsur militer dalam operasi penggeledahan perwira sipil kejaksaan tersebut.
Pengamanan militer di kediaman Febrie kerap memicu tanda tanya. Jumlah pengawal dari unsur militer sering kali melampaui standar penjagaan pejabat sipil setingkatnya. Benturan serupa pernah terjadi saat Polri berupaya menyelidiki aset Febrie pasca-insiden penguntitan oleh Densus 88 pada Mei 2024. Saat itu, pihak kejaksaan berdalih bahwa pengamanan tersebut merupakan prosedur standar.
Kehadiran kekuatan militer bersenjata untuk mengawal kediaman pejabat peradilan sipil dari upaya hukum kepolisian merupakan anomali dalam sistem ketatanegaraan. Penggunaan aparat ekstra-struktural ini mencerminkan unjuk kekuatan yang berpotensi mengintimidasi proses penegakan hukum. Fenomena pelibatan militer dalam penyidikan korupsi sipil berisiko menyulut instabilitas dan konflik horizontal antar-lembaga negara.
Publik mendesak Panglima TNI dan petinggi Polri segera memberikan klarifikasi terbuka terkait standar operasional pengawalan pejabat sipil serta insiden saling hadap di lokasi penggeledahan.
