Siapa Suruh Naruh Bokong di (Jadi) Wajahmu?!

HEADLINNEWS.ID – ‘’Siapa suruh naruh bokong di (jadi) wajah,” ini sebuah ungkapan satire. Masak iya, bokong jadi (muka) wajah. Meski satire, juga tidak masuk akal, tetapi sering terjadi dalam realitas keseharian.

‘’Gue bilang juga ape, Lu masih juga kagak percaya?! Catat, catat ya, sekarang mah zaman edan, Jadi, semua gile, mabook, tahuk,’’ begitu gerutu Kang Sosro, meski dari Kulonprogo ngomongnya pakai logat Betawi.

Maklum Kang Sosro sudah hampir setengah abad tinggal di Ibukota. Sejak Soeharto jadi Presiden, sampai Joko Widodo dua periode, kemudian diganti Prabowo Subiyanto.

‘’Gue udah males pulang kampung, enakan di ibukota(e) jadi manol (makelar) atau Pak Ogah rezeki mah ada aja. Belum lagi setoran dari mereka (pengemis, copet, tukang palak). Di kampung susah, nyangkul pegel, kagak ada duwitnya lagi,’’ kilah Sosro realistis.

Kata Sosro lagi, ini zaman now, mesti akalnya berlipet-lipet. ‘’Percaya dah ma gua, itu anak Pak Harun (orang kaya di desa) sekolahnya tinggi-tinggi juga cuman kerja di pabrik,’’ bebernya, kali ini Sosro tak sekadar nggedabruz, karena wajahnya mellow tanda menghayati atau meratapi keadaan..

Sosro melamun, ingat kampungnya, lereng Gunung mBrabakan, masuk teritori Pegunungan Menoreh yang dulu sari (ramai), sekarang mati. Dari puluhan rumah, saat lebaran ramai, sekarang tinggal sebiji doang.

‘’Lik Min meninggal kena sakit beri-beri, Kang Sonto, rumah paling kenthip lebih dulu ditinggal, pindah ke desa sebelah. Kang Buang Warno udah meninggal, anaknya merantau, tak mau lagi pulang, Tinggal Mbah Gopar bertahan karena diamati jaga langgar,’’ ingatan Sosro melambung berpuluh tahun silam.

Tragis memang, kampung tempat Sosro lahir cures, alias mati lantaran tak ada generasi penerus. Ingatannya tersedak, tragedi Mbah Cokro yang ngenes, akhirnya mengakhiri hidup, dengan gantung diri. “Ya, Allah, astaghfirullah, ampun Gusti,” kali ini suaranya lirih, sedih mendera, air mata membasahi pipinya yang mulai kempot.

Diam beberapa saat, tiba-tiba menyalak. ‘’Kenapa ikut modernisasi, pakai sekolah segala. Mendingan seperti Korea Utara, kagak pakai begituan (globalisasi) nyatanya bisa bikin nuklir,’’ kini suaranya lantang, meradang menahan amarah.

‘’Globalisasi itu, (maaf) taek, modernisasi itu setan belang, mereka yang hancurin desa-desa jadi miskin dan merana. Sawah-sawah kering, hutan-hutan gundul, sungai-sungai keruh, buthek, surai, langgar sepi.’’ sergah Kang Paiman ikut menimpali grundulen Kang Sosro.

Perbincangan di Pos Kamling pertigaan Ngegang jadi seru, berupa uneg-uneg tumpah ruah. Gleyor, dan Pujo yang semula diam, akhirnya ikut nimbrung.

Intinya, ujar Pujo, karib saya anak Mbah Sastro, dukun Ndolalak dengan bijak menyadarkan, begini ‘’Globalisasi ndak salah, modernisasi itu sunatullah. Kita tidak bisa menghindar, jadi kita ikuti, tapi jangan sampai kintir (hanyut). Maka harus punya pegangan, punya ilmu, agar tidak jadi korban peradaban,’’ urai Pujo dengan mimik datar, tapi meyakinkan.

Kang Pujo, yang punya panggilan keren Trembel, karib yang begitu baik. Selalu arif juga sangat bijak, sekarang jadi sesepuh dan tetap berkhidmat di desa. Kang Pujo besar sekali jasanya pada saya, pada banyak orang.

Paradoks Peradaban

Dialog dan cerita perubahan tata nilai yang terjadi di desa adalah fenomena jamak. Globalisasi mencairkan semua batas, tidak ada lagi batas antara desa, kota, juga entitas teritorial yang lain.

Secara ideologis juga begitu, komunis tumbang setelah perang dingin. Semua jadi sekuler, simak saja Arab pun tak lagi ketat menjaga aurat.

Di titik ini sangat relevan kita kembali mengingat sesanti Bapak Bangsa Bung Karno.

‘’Kita jangan keblinger,’’ begitu pesan sang Proklamator tentang arah pembangunan bangsa. Tri Sakti yang menjadi muara atau goal kebangsaan harus dijaga. Mandiri secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Bung Karno selalu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya, memiliki tanah yang subur dan lautan yang luas.

Jangan sampai bangsa yang kaya ini justru menjadi pengemis di negeri sendiri karena salah mengelola atau mengabaikan sektor riil yang menjadi basis kehidupan rakyat banyak (petani dan nelayan).

Pembangunan nasional harus berakar pada kekuatan marhaen (petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil), bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi makro yang menguntungkan segelintir pemodal asing.

Jangan Keblinger dalam Berpolitik dan Berideologi

Bung Karno juga kerap memperingatkan kaum revolusioner dan politisi agar tidak “keblinger” terjebak dalam pertikaian dogmatis yang sempit atau melupakan tujuan utama kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sociale rechtvaardigheid).

Bung Karno sangat menentang sikap mental sebagian elite Indonesia yang merasa rendah diri (inferiority complex) terhadap bangsa Barat dan menganggap segala sesuatu yang berasal dari luar pasti lebih baik.

Peralihan kekuasaan secara dramatik akhir era Soekarno ke Soeharto lewat momentum G30SPKI melahirkan paradoks sosial yang begitu dahsyat.

Atas nama pertumbuhan ekonomi pemerintah Soeharto gencar melakukan modernisasi. Andai modernisasi tetap memijakkan pada Tri Sakti Indonesia dipastikan akan menjadi Jepang, atau Korea.

Sayang ambisi ekonomi yang lupa daratan kebijakan-kebijakan yang dilakukan justru menjauhkan spirit kebangsaan dari akarnya.

Kita adalah negara maritim, bahkan satu-satunya negara yang memiliki jumlah kepulauan terbesar di dunia. Namun Orde Baru tidak menjadikan laut menjadi beranda, sebaliknya menjadi bokong.

30 tahun lebih kita melupakan soko guru utama negara maritim, dan menjadikan darat menjadi supremasinya.

Menyitir ucapan, dan ungkapan satire sang Presiden Prabowo, meski ini konteksnya adalah ketika itu. Meskipun wilayah laut mencakup lebih dari 62% total luas wilayah Indonesia, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional sangat tidak signifikan.

Di mana para ahli, profesor dan orang-orang pinter di negeri ini. Apa saking pinternya, maaf mereka jadi goblok, apa idealismenya luntur dan tergadai karena bujuk rayu uang.

Paradoks yang lain adalah politik ekonomi yang salah kaprah Indonesia sebagai negara agraris. Teritori yang begitu elok dengan wilayah subur, iklim tropis, dan populasi petani yang besar, tetapi petani sama sekali tidak menjadi prioritas, sebaliknya termarjinalisasi tanpa punya posisi tawar. Inilah yang dimaksud keblinger.

Naif, ironis, dan salah fatal, karena petani, dan nelayan mestinya dalah menjadi mata tombak utama dari Trisula kebijakan pembangunan.

Demi mengejar pertumbuhan Orba melakukan langkah gegabah, apalagi mengikuti kemauan pihak asing, tanpa memikirkan dampak kemudian yang terjadi.

Beberapa faktor utama yang memicu paradoks ini meliputi ketimpangan dan kepemilikan lahan. Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Luas lahan ini tidak memenuhi skala ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak.

Dampak itu sudah nyata, seperti meski memiliki potensi produksi yang tinggi, Indonesia masih mengimpor komoditas pangan pokok secara rutin, seperti beras, gandum, kedelai, gula, dan daging sapi.

Lahan pertanian produktif, khususnya di Pulau Jawa, terus menyusut setiap tahun akibat konversi menjadi Kawasan Industri, perumahan, dan infrastruktur.

Reformasi yang menumbangkan Orde Baru melakukan kesalahan lebih fatal lagi. Sistem politik dan ekonomi kita adalah piranti asing yang diadopsi tanpa proses internalisasi, adaptasi, apalagi koreksi.

Bisa ditebak Indonesia hari hari ini adalah sekadar pasar, tanpa posisi tawar dan terancam menjadi negara gagal.

Kekayaaan alam hancur, ekonomi remuk, pemerintahan gaduh, soliditas sosial babak belur, dan yang menyakitkan lagi khasanah seni budaya yang menjadi fundamental jatidiri kebangsaan terpasung dan tergadai.

Pertanyaan yang muncul adalah, ‘’Mengapa kita mau, mereka (asing) menempatkan bokong di wajah kita?!’’

Maaaf, maaf, ‘’Lu memang bangsat aaah, kagak pernah mau dengerin omongan gue. Jual aja negeri ini sekalian, buat apa jadi londo ireng, jadi londo aja sekalian, Tapi maaaf, maaf, bukan londo beneran, tetap saja londo KW.’’ kelakar Sosro sembari menyeruput kopi usai menghitung setoran, preman-preman kaki tangannya.

Manggut-manggut terima setoran banyak dari sana-sini Sosro melamun, ‘’Gue aja terima setoran, apa mereka (pejabat-pejabat) terima setoran juga ya, siapa yang kasih setoran Pak Presiden. Bodo amat ahh, ngapain mikiran mereka, mereka aja kagak mikirin gue,’’ tak lama Sosro terlelap tidur di tengah hiruk pikuk Jakarta, yang mungkin tak lama lagi bakal sepi karena pindah ke ibukota baru, IKN.