HEADLINNEWS.ID – Ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan melanda wilayah Jawa Tengah tahun ini mulai mendapat perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini agar potensi krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Mitigasi harus dipersiapkan dari sekarang agar dampak kemarau panjang tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di masyarakat,” ujarnya di Semarang.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagian besar wilayah Jawa Tengah mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026. Durasi kemarau tahun ini bahkan diperkirakan berlangsung lebih panjang, yakni sekitar empat hingga lima bulan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, terutama wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan. Saleh menekankan pentingnya pemetaan daerah terdampak agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain kesiapan distribusi air bersih, ia juga menyoroti ancaman terhadap sektor pertanian yang berpotensi memengaruhi produktivitas pangan masyarakat. Menurutnya, penguatan sistem irigasi, pengelolaan cadangan air, hingga pendampingan kepada petani perlu diperkuat selama musim kemarau berlangsung.
“Kami mendorong Pemprov Jateng dan pemerintah daerah memperkuat kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat apabila terjadi krisis air di wilayah terdampak kekeringan,” katanya.
Tak hanya itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut juga mengingatkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan saat cuaca kering mulai mendominasi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Ia turut mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan penggunaan air dan upaya pencegahan kebakaran lingkungan.
Menurut Saleh, penanganan kemarau tidak cukup dilakukan melalui langkah darurat semata. Pemerintah juga perlu memperkuat program jangka panjang seperti pembangunan embung, revitalisasi saluran irigasi, serta penghijauan kawasan resapan air sebagai upaya memperkuat ketahanan lingkungan menghadapi perubahan iklim.
“Mitigasi kemarau tidak cukup hanya bersifat sementara, tetapi juga harus dibarengi penguatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
